Kisruh Pemilukada Kabupaten Toli-Toli tanggal 2 Juni 2010 yang berujung anarkis, karena dibatalkannya salah satu pasangan calon yang meninggal dunia,  berakibat dibakarnya beberapa bangunan milik Pemda oleh massa salah satu pasangan calon, beserta logistik pemilu, kotak dan kertas suara, akan menjadi salah satu fokus perhatian Tim Komisi II DPR RI saat Kunjungan Kerja ke provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung 1-3 Agustus 2010. Tim akan menggali informasi dari KPUD provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian kasus tersebut. Di samping itu, Tim juga akan menanyakan kesiapan pelaksanaan Pemilukada daerah-daerah lain, termasuk kesiapan anggarannya.     

     Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo ini, juga akan meminta masukan mengenai rencana revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terkait alternatif pemikiran pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui DPRD provinsi. Selain itu, Tim juga akan meminta masukan mengenai revisi UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

     Sejak tahun 1999 hingga 2008 telah terbentuk 6 kabupaten baru hasil pemekaran wilayah di provinsi Sulawesi Tengah. Tim Kunjungan Kerja Komisi II akan melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru ini, apa saja kemajuan yang telah dicapai dan apa saja kendalanya, khususnya dalam hal: pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur lainnya, kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi masyarakat, persoalan distribusi PNS, dan pemindahan aset dari daerah induk ke daerah otonom baru. Di samping itu, Tim juga akan membahas usulan pembentukan daerah baru, antara lain Provinsi Sulawesi Timur, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara.

Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik    

     Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan Implementasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah, akan menjadi perhatian Tim Kunjungan Kerja Komisi II. Apakah sistem ini sudah mampu mempermudah semua kebutuhan proses pengolahan data kependudukan dan apakah sudah terhubung secara on-line antar daerah maupun on-line secara nasional. Demikian juga persoalan kesiapan sumberdaya aparatur untuk mengoperasikan SIAK, apakah ada pelatihan bagi mereka.

     Tim Kunker Komisi II jugaakanmenggali informasi tentang Pelayanan Publik terkait implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sejauhmana upaya Pemda melakukan sosialisasi keberadaan UU ini kepada seluruh masyarakat. Apa saja kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemda, Dinas-dinas, Unit-unit Pelayanan Publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim juga akan mencermati masalah Reformasi Birokrasi, Kepegawaian, Kearsipan, dan Pertanahan.

     Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke prov. Sulawesi Tengah : Ketua Tim, Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo (F-PDIP), Dr. Subyakto, MH., MM, Muslim, SH., Ignatius Moelyono, Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc., Drs. Taufiq Hidayat, M.Si., dan H. Murad U. Nasir, M.Si. dari Fraksi Partai Demokrat. Dr. Yasonna H. laoly, SH., MH., Arif Wibowo, dan Rahadi Zakaria, S.Ip., MH., dari Fraksi PDI Perjuangan. Aus Hidayat Nur dan HM. Gamari Sutrisno dari Fraksi PKS. Drs. H. Rusli Ridwan, M. Si. Dari Fraksi PAN. Dr. AW. Thalib, M. Si.  Dan Drs. H. Nu’man Abdul Hakim dari Fraksi PPP, serta Hj. Masitah, S.Ag., M.Pdi. dari Fraksi PKB. (Sulteng.Yd/Rn)