Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, foto: Runi

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia soroti persoalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur. Menurutnya ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, persoalan sulitnya menemukan debitur KUR, dan kedua soal pemahaman masyarakat tentang kredit itu sendiri yang masih belum benar, karena dianggap sebagai hibah.

“Saya rasa itu sudah menjadi masalah yang lama,” kata Indah saat pertemuan dengan sejumlah stakeholder dan mitra kerja Komisi XI DPR di Kantor Bank Indonesia, Surabaya, Jatim, Kamis (14/12/2017).

Untuk itu, dalam kesempatan kunjungan ini, Indah berharap bisa secara langsung berhubungan dengan bank-bank penyalur KUR. Sehingga pihaknya tidak hanya mendapat paparan atau laporan serapan KUR semata.

“Akan tetapi, saya menginginkan ketepatan penggunaan dari penyaluran KUR itu sendiri bagaimana seseorang telah mendapatkan KUR,” kata politisi F-PDI Perjuangan itu sembari mengatakan bahwa kini ada kredit ultra mikro, dimana nilai pinjaman lebih kecil lagi, yakni di bawah Rp 10 juta.

Di sisi lain, Indah melihat, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur cukup mendominasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang hampir 90 persen. Hal itu ditunjukkan melalui indikasi dengan pencapaian tingkat literasi dan inklusi keuangan di Jatim yang hampir semua di atas rata-rata nasional.

“Sebut saja kalau bicara inklusi keuangan nasional saat ini, yaitu 59,7 persen sementara Jawa Timur sudah mencapai 73,25 persen. Itu adalah angka signifikan, baik sekali,” apresiasi Indah.

Sementara untuk literasi keuangan nasional baru di angka 21,84 persen, namun Jawa Timur sudah mencapai angka 25 persen. Menurut Indah, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Jawa Timur terhadap industri jasa keuangan itu cukup tinggi. 

“Bahkan untuk yang syariah lebih baik lagi. Tingkat literasi keuangan syariah yang nasional baru mencapai 8,11 persen. Tapi Jawa Timur sudah mencapai angka 29,35 persen. Dari situ jelas bahwa Jawa Timur ini luar biasa potensial masyarakatnya,” nilai Indah.

Dalam kesempatan ini, Indah pun mendorong seluruh stakeholder seperti LPEI, LPS, OJK, BI, Jamkrindo, Askrindo, Perbankan, dan beberapa pihak terkait lainnya, menjalin hubungan kerja sama dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat literasi keuangan.

“Hal ini agar mereka benar-benar mencermati tiap rupiah keuangan mereka dengan cermati dan bijak, agar mereka bisa menyejahterakan diri sendiri, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional,” harap politisi asal dapil Jawa Timur I itu. (rni/sf/mp)