Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis. foto: azka/azk

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis  mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan badan di daerah ini penting sebab ketika terjadi bencana tiba-tiba terjadi kerusakan berbagai infrastruktur, maka segera ada upaya rehabilitasi dengan biaya rehab-rekon. Padahal persyaratannya harus ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ketika terjadi bencana seperti banjir di Belitung Timur kita sangat prihatin, karena agak sulit mendanai itu dari rehab-rekon tadi. Karena itu kita himbau Pemda secepatnya membentuk badan penanggulangan bencana daerah,” ungkap Iskan Kamis (7/12) lalu menanggapi korban banjir Bellitung Timur yang masih mengharapkan bantuan pemerintah.

Menurut Iskan, semua wilayah di tanah air kita ini rawan bencana. Dengan adanya BNPB daerah, maka Lembaga itu bisa melakukan supervise, pelatihan dan langkah-langkah lain menghadapi bencana. Tidak mungkin lanjut dia, pemerintah pusat termasuk BNPB mampu melaksanakan semua masalah korban bencana. Intinya, daerah-daerah diharapkan lebih memperhatikan khususnya langkah-langkah rehabilitasi dan rekontruksi.

Saat ditanya apakah daerah belum membentuk badan tersebut, di tingkat Provinsi mungkin sudah, tetapi Kabupaten Belitung Timur belum ada. Dengan adanya badan di daerah tersebut maka penanganan bencana menjadi lebih gampang, ada system yang baku  tinggal melaksanakan saja.

Politisi PKS dari Dapil Sumut ini menambahkan, dengan BNPB daerah maka ada pejabat setempat yang menyusun program-program penanggulangan bencana termasuk anggarannya. Juga ada mitigasi bencana, sehingga kerugian akibat bencana bisa diminimalisir.

 “ Kalau mitigasinya berjalan maka kerugian bisa diperkecil. Apalagi di Babel ini banyak lokasi tambang, ombak besar, kerusakan hutan dan banjir. Intinya dengan adanya badan penanggulangan bencana daerah akan memudahkan kordinasi biar daerah menganggarkan dan mempersiapkan diri menanggulangi bencana,” kata Iskan menambahkan. (mp)