Pertumbuhan Ekonomi Kepri Jauh Dibawah Rata-rata

27-10-2017 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir saat memimpin pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI DPR dalam rangka kunjungan kerja masa reses DPR RI di provinsi Batam, Kepri, Foto : Tiara/Andri).

 
 
 
Penurunan di beberapa sektor industri berbasis perkapalan, kelautan dan industri alat-alat berat di Kepri megakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau (Kepri) jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1%. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan permintaan serta persaingan ketat antar negara tetangga.
 
 
“Sangat disayangkan provinsi Kepri yang dikenal sebagai daerah prime mover economic atau penggerak ekonomi nasional justru mengalami persoalan penurunan pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya ini harus segera diperbaiki karena Kepri ini merupakan daerah penyangga kita di daerah terluar terhadap singapura malaysia dan china,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir usai memimpin pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI DPR dalam rangka kunjungan kerja masa reses DPR RI di provinsi Batam, Kepri, Kamis (26/10).
 
 
Adanya ketidakkorelasian antara APBN dan APBD dianggap Hafisz sebagai penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Batam. Semestinya kebijakan ekonomi daerah yang bersumber pada kebijakan APBD harus bersinergi dengan yang sudah dicanangkan di APBN.
 
 
“Pemprov dan Pemda di Kepri ini seharusnya mampu mensinergikan antara pembangunan regional terhadap kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Penguatan basis industri dan produksi dalam negeri seharusnya bisa ditumbuhkembangkan di provinsi Batam, Kepri ini,” ujar politisi F-PAN ini.
 
 
Lebih lanjut terkait dengan hasil pertemuan, Komisi XI DPR akan menindaklanjuti dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. “Ini akan kami pertanyakan bagaimana Otorita Batam yang sudah didukung oleh zona ekonomi khusus tetapi tidak mampu melampaui daerah-daerah lain dalam hal pertumbuhan ekonominya,” imbuhnya. 
 
 
Sementara Asisten II Provinsi Kepulauan Riau selaku perwakilan Gubernur Kepri dalam pertemuan mengemukakan, terbatasnya APBD Kepri karena memiliki beberapa catatan negatif.
 
 
Oleh karena itu Pemprov berharap adanya perbesaran struktur anggaran yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat Kepri secara langsung. (tra,mp) foto:tiara
BERITA TERKAIT
Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi RAPBN 2026
22-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar pada Jumat...
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...