Gelar Budaya Dibutuhkan di Daerah Pasca Bencana
16-10-2017 /
KOMISI VIII
Gelar budaya di daerah pasca bencana tetap dibutuhkan sebagai trauma healing bagi para korban bencana alam. Dengan gelar budaya seperti diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada intervensi psikologis yang coba dilakukan untuk memulihkan kejiwaan korban bencana dan kembali bahagia.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kepala BNPB di DPR, Senin (16/10/2017). “Dalam pikiran saya, konteks gelar budaya jangan terkesan sebagai pesta. Apa pun namanya, baik gelar budaya atau apapun itu, tetap ditujukan untuk pemulihan para korban bencana ini secara psikologis,” ucapnya.
Yang paling trauma mungkin anak-anak di pengungsian yang harus segera dipulihkan, baik kesehatan fisik maupun kejiwaannya. Anak-anak harus diajak ceria dan mampu melupakan trauma bencana dan ketidaknyamanan selama tinggal di pengungsian. “Dari sisi psikologis penting. Dengan kegiatan ini, pasti ada keceriaan yang terbangun,” ujar politisi PAN tersebut.
Sebagian anggota Komisi VIII memang ada yang tidak setuju dengan gelar budaya, karena dipandang sebagai pesta pora saja. Tapi Desy menepis pandangan itu. Baginya, ini hanya persoalan nomenklatur atau pemberian istilah saja. Sekali lagi apa pun namanya, program yang membangun keceriaan masyarakat korban bencana tetap dibutuhkan untuk trauma healing.
“Konteksnya jangan tampak seperti pesta. Menurut saya, gelar budaya penting dilakukan unutk sosialisasi kebencanaan. Pada kultur tertentu, melalui gelar budaya lebih cepat untuk menginternalisasi nilai-nilai atau pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat. Kalau disampaikan lewat seminar pasti pada ngantuk. Tapi kalau melalui seni budaya atau pendekatan kultural saya yakin ini bisa lebih efektif,” papar Desy lagi. (mh,mp) foto: azka/od.
