Rapat kerja komisi X DPR RI bersama Menpora dengan agenda pembahasan realokasi anggaran Kemenpora ditutup dengan satu kesepakatan, yaitu meminta klarifikasi dan verifikasi Menpora kepada Menteri keuangan dengan tertulis. Hal itu terkait dengan adanya perubahan jumlah fungsi, yakni fungsi pendidikan serta fungsi budaya dan pariwisata. Selain itu juga berdasarkan program, dimana yang diketok dalam APBNP itu adalah fungsi dan program.

“Ternyata rapat ini tidak dapat dilanjutkan, dengan catatan kita minta kepada Menpora untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap anggaran tersebut. Kalau kita simpulkan, hanya ada satu kesimpulan yakni meminta klarifikasi dan verifikasi Menpora kepada Menteri keuangan dengan tertulis,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin(11/09/2017).

Ferdi mengatakan, hal tersebut karena ada perubahan dari antar fungsi. “Kita tahu dan pahami bahwa APBNP 2017 telah kita ketok, ketok berdasarkan fungsi dan ketok berdasarkan program. Terkait dua hal ini penting, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yakni dalam pasal 15 ayat 4 dan juga berkaitan dengan aturan Undang-undang Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan 2017 maka kiranya kita harus menunggu lebih lanjut dari verifikasi dan klarifikasi yang diminta Menpora,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa pemerintah telah membatalkan pembangunan Olimpic Center Cibubur. Pemerintah menyarankan kepada Kemenpora untuk mengalihkan anggaran pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga  Terpadu (SPORT) untuk melengkapi sarana sport science yang belum tersedia di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia.

“Sehingga Kemenpora pada akhirnya melakukan permohonan realokasi penggunaan anggaran yang semula diperuntukan bagi pembangunan Sport Indonesia atau Olimpic Center menjadi sejumlah kegiatan yang mendukung Sea Games 2018 dan Asian para Games 2018,” jelas Ferdi. (dep,mp)/foto:arief/iw.