Pengakurasian data kependudukan menjadi salah satu aspek yang mendorong Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat menjadi tepat sasaran. Oleh karena itu Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati mengaharapkan Lampung bisa menjadi provinsi pertama yang menerapkan keakuratan data penduduk sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi lain.

"Pendataan penduduk merupakan persoalan utama yang selalu menjadi sorotan. Karena jika tidak tepat, hal ini bisa berpengaruh pada rencana anggaran dan kebijakan. Oleh karena itu saya berharap comprehensive data evacuation bisa dilakukan di Lampung agar bisa menjadi contoh bagi provinsi lain," ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Sosial Lampung dalam rangka peninjauan terkait pelaksanaan PKH di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Senin (28/8/2017).

Politisi asal dapil Lampung ini menyarankan terkait pendataan penduduk yang dilakukan oleh BPS, turut dibantu oleh RT/RW setempat. Sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat.

"Pendataan itu terus terang amburadul. Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut, bukan dilakukan dalam bentuk sweeping melainkan survey. Survey tersebut tidak dilakukan satu persatu individu sehingga hasilnya kurang tepat. Alangkah baiknya jika RT/RW setempat juga dilibatkan," harapnya.

Menganggapi hal tersebut Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan setuju untuk melibatkan perangkat lain dalam pendataan penduduk, dan berharap ke depan pemerintah dapat terus memperbaiki hal ini.

“Untuk memperoleh data yang lebih akurat, ke depan, BPS akan melibatkan perangkat daerah lain seperti RT/RW atau kepala dusun karena mereka inilah yang lebih mengerti daerahnya sehingga bisa menimalisir kesalahan, dan data yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Bachtiar. 

Lebih lanjut Bachtiar menyampaikan penyaluran PKH di Provinsi Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 telah mencapai 1 triliyun dua ratus delapan puluh satu milyar lebih,  dengan jumlah penerima PKH pada tahap 3 tahun 2017 berjumlah 217.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (tra,mp) foto:tiara/jk