Tim Pengawas Haji DPR RI menemukan banyak kekurangan saat melakukan inspeksi mendadak terhadap penyelenggaraan haji di sektor 5 Kota Makkah. Saat sidak, Timwas dikejutkan dengan adanya praktik rentenir terhadap jamaah haji.

"Kami kaget, ternyata selama ini terjadi praktik rentenir bagi jemaah haji yang ingin menukarkan uang Riyal. Kasus itu terjadi di kloter 47 JKS, yang ingin menukarkan uang Riyal pecahan 500. Untuk satu pecahan saja terkena potongan 80 riyal, berarti kalau tiga pecahan akan terpotong 240 Riyal," tegas Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis di Makkah, Selasa (22/8/2017).

Iskan mengungkapkan, praktik rentenir juga terjadi di embarkasi lainnya. Sepertinya yang terjadi di embarkasi Medan, sesuai pengakuan salah seorang jamaah.

"Berdasarkan pengakuan jamaah haji  kloter Medan, penukaran pecahan 500 hanya menerima 450 Riyal. Bahkan praktik semacam itu disinyalir atas sepengetahuan petugas di embarkasi tersebut," katanya.

Politisi dari F-PKS ini menegaskan praktek rentenir tidak diperbolehkan apalagi dalam penyelenggaraan haji, selain dilarang agama karena bersifat ribawi, juga sangat menzalimi jemaah haji sendiri.

Menyikapi hal itu, Komisi VIII DPR RI akan meminta BI untuk menyiapkan pecahan 100 Riyal, sehingga memudahkan jemaah haji menukarkan uangnya. Selain itu, Komisi VIII akan meminta Kementerian Agama melakukan investigasi di semua embarkasi sekaligus menindak para oknum pelaku.

Dalam sidak juga ditemukan beberapa kekurangan pelayanan terhadap jamaah haji, seperti kasus makanan basi di Madinah dengan jumlah yang sangat banyak, sekitar 6.400 box.

"Kasus basinya makanan jemaah haji dalam jumlah banyak menandakan lemahnya pengawasan makanan yang akan disajikan, terutama jenis  sayuran berkuah sehingga mudah basi," katanya.

Tak hanya itu,  tim pengawasan juga menemukan rendahnya kualitas tas yang dibagikan kepada jamaah. Padahal tas merupakan identitas yang dilihat jamaah seluruh dunia. "Jemaah dari Bandung mengeluh tas yang dibagikan kualitas rendah, sehingga cepat sobek. Padahal tas terpampang identitas jamaah, dan membuat dipertaruhkan martabatnya di tengah jamaah lain seluruh dunia," kritisinya. (ann/sc) Foto: Kemal/jk