MASYARAKAT BAWAH LEBIH PUNYA KESADARAN IKUT PEMILUKADA

18-06-2010 / KOMISI II

            Tim Monitoring Pemilukada Komisi II DPR ke Kendal dan Pekalongan menilai masyarakat ekonomi kelas bawah lebih banyak menggunakan hak pilihnya dibanding dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan Pekalongan. Hal itu terungkap saat Tim Monitoring turun kelapangan memantau pelaksanaan Pemilukada Pekalongan, Rabu (16/6).

            Dari sejumlah TPS yang dikunjungi Tim di daerah perkotaan, banyak ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, sementara di wilayah yang masyarakatnya bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan dan pedagang kaki lima jumlah partisipanya sangat tinggi.

            Anggota Tim Monitoring Pemilukada Komisi II Rahadi Zakaria (F-PDI Perjuangan) dan AW Thalib (F-PPP) yang melakukan peninjauan pemungutan suara di wilayah Pekalongan Timur menemukan sejumlah temuan diantaranya masih digunakannya sarana belajar seperti sekolah sebagai TPS dan rendahnya partisipasi masyarakat yang tinggal di tengah perkotaan Pekalongan.

            “Dibeberapa tempat yang pemilihnya cukup banyak ternyata dalam presentase masih rendah terutama di daerah-daerah jantung kota, tetapi di pinggiran kota seperti Desa Bantaran, saya justru memberi apresiasi kepada masyarakat bawah apakah itu tukang becak, buruh bangunan maupun pedagang kaki lima menunjukkan kepeduliannya kepada pemilu cukup tinggi,” kata Rahadi.

            Dari jumlah pemilih 427 orang di Desa Bantaran, sampai dengan pukul 11.00 WIB, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya telah mencapai hampir 300 pemilih. “Ini sangat luar biasa,” puji Rahadi.

            Ia memberi apresiasi kepada masyarakat Desa Bantaran yang telah dengan sadar meninggalkan pekerjaannya untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun bekerja di sektor non formal, namun kesadaran politik di wilayah itu melebihi warga lainnya yang mendapat libur guna menyalurkan suara dalam Pemilukada Pekalongan.

            “Diliburkan atau tidak diliburkan tidak berpengaruh karena mereka (warga Desa Bantaran) bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan dan nelayan tapi mau memberikan kepedulian, sementara ada yang diliburkan tapi di daerah jantung kota apresianya sangat rendah sekali,” ujar Rahadi seraya menambahkan hal itu didapat dari kunjungan ke sejumlah TPS. (bs)foto:Bs/parle/Ry

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...