Direktorat Jenderal Pajak Perlu Lakukan Pendekatan Humanis

31-07-2017 / KOMISI XI

Pendekatan humanis jadi kebutuhan bagi Derektorat Jenderal Pajak (DJP) di semua daerah untuk menjaring wajib pajak baru maupun mengejar target penerimaan pajak. Para pengusaha wajib pajak harus dijadikan teman, bukan musuh yang terus diburu.

 

Cara pendekatan yang humanis ini diserukan  anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit saat mengikuti pertemuan Tim Komisi XI dengan para mitra Komisi XI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (31/7/2017).

 

"Pemerintah dalam hal ini DJP harus menjadikan para pengusaha teman bukan musuh. Biarkan mereka tumbuh dulu baru kemudian pajaknya dipetik. Bukan baru tumbuh usahanya sudah dikejar pajaknya," kata Supit.

 

Apa yang disampaikan politisi Partai Golkar ini terkait dengan target penerimaan pajak yang selalu meleset. Saat ini, ungkap Supit, banyak pengusaha tak mau lagi menyimpan uangnya di bank, karena prilaku petugas DJP yang tidak bersahabat. "Ekonomi nasional harus terus berjalan. Dan sektor swasta ikut punya andil besar dalam menumbuhkan perekonomian lewat pajak," tegasnya.

 

Politisi dari dapil Kalsel ini mencontohkan, petugas DJP bisa mengajak makan bareng atau melakukan pendekatan yang lebih komunikatif. Ini lebih efisien daripada melakukan pendekatan represif yang pada akhirnya membuat para pengusaha lari dan tak bersimpati lagi pada DJP. (mh/sc), foto : husen/hr.

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...