Pada prinsipnya Komisi X DPR RI ingin agar pelaksanaan Asian Games 2018 dapat berjalan sukses, tanpa mendukung INASGOC maka kesuksesan itu tidak akan terjadi. Oleh karenanya Komisi X DPR akan terus mendukung INASGOC agar sukses administrasi dan sukses penyelenggaraannya dapat berjalan beriringan. Demikian ditegaskan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya saat berkunjung ke kantor INASGOC di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Selasa (25/07/2017).

“Yang harus dipahami oleh INASGOC adalah bahwa semangatnya Komisi X DPR adalah ingin agar INASGOC sukses. Komisi X tidak akan bosan untuk mengingatkan hal-hal yang ada kaitannya dengan akuntabilitas dan efisiensi,” ujarnya.

Riefky mengatakan, hampir semua even olah raga besar di Indonesia meninggalkan permasalahan hukum. Jika INASGOC menemukan hal-hal yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada, maka INASGOC harus mengembalikan masalah tersebut pada jalurnya. “Sukses INASGOC adalah juga suksesnya Komisi X,” tandas Riefky.

Tujuan kedatangan rombongan Komisi X DPR RI ke kantor INASGOC adalah untuk mendapatkan informasi tentang persiapan dan progres perkembangan  pelaksanaan acara ASIAN Games, harapan serta kendala yang dihadapinya.

“Kita mesti memahami terlebih dahulu tugas dan fungsi masing-masing, Komisi X DPR akan terus berhubungan dengan panitia INASGOC selama sumber dana yang digunakan adalah dari APBN. Ada tiga fungsi yang dijalankan oleh Komisi X yakni fungsi budgeting, pengawasan dan legislasi. Ketiganya akan terus ada hubungannya dengan INASGOC,” ucapnya.

Dari fungsi pengawasan, setelah disetujui anggaran sebesar 1,5 triliun untuk tahun ini maka fungsi pengawsan Komisi X DPR akan mulai berjalan. “Pada tahun 2016 awal kami telah membentuk Panja Persiapan ASIAN Games, banyak rekomendasi kami yang awalnya timbul karena kekhawatiran dan ternyata terbukti. Hal itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran, agar persoalan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Riefky.

Dalam fungsi legislasi, Komisi X sedang bersemangat untuk merevisi undang-undang SKN. Dewan akan melihat apakah yang tertuang dalam Undang-Undang SKN itu sesungguhnya menghadang atau mempersulit kinerja dari even-even, para atlit ataupun panitia yang dibentuk.

“Undang-Undang SKN juga akan kita perbaiki. Komisi X akan terus berkomunikasi dengan INASGOC karena adanya ketiga fungsi tersebut, yaitu fungsi budgeting, pengawasan, dan legislasi,” tuturnya.

Sementara itu, INASGOC berharap agar Komisi X DPR dapat menjembatani urgensi anggaran kepada pemerintah. Kebutuhan mendesak INASGOC dalam usulan anggaran 2017-2018 adalah pembayaran komitmen perikatan baik yang ditetapkan oleh Host City Contract maupun pengadaan fasilitas pertandingan yang jatuh tempo pembayaran. INASGOC akan menyelenggarakan Asian Games 2018 sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu cost effective, sehingga implikasinya dari cost ideal menjadi cost realistic yang ditetapkan oleh pagu indikatif 2017-2018. (dep,mp), foto : arief/hr..