Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyayangkan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak pernah melibatkan para pemangku kepentingan sebelum menetapkan suatu kebijakan. Khususnya, Komisi X dalam pembahasan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan Pembentukan Karakter.

“Kami selalu mengingatkan Kemendikbud, untuk membuat kebijakan harus melibatkan para stakeholder, seperti kalangan guru, orang tua murid, dinas pendidikan desa maupun provinsi, termasuk anggota DPR. Kalau ditanya apakah kebijakan dalam pembuatan PPDB sudah melibatkan DPR, saya jawab dengan tegas tidak,” ungkap Ferdi saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/07/2017).

Ferdi mengapresiasi, niatan pembuatan PPDB sangat positif, pertama supaya tidak menimbulkan sekolah favorit dan mengurangi kemacetan. Namun, sayangnya Kemendikbud tidak mempertimbangkan dampak negatif dari kebijakan tersebut. Mulai dari ketidakpahaman dalam menggunakan IT sampai  timbul joki hingga fenomena pindah Kartu Keluarga, sehingga terjadi pembohongan domisili.

Selain itu, menurut politisi Golkar ini, setiap sekolah harusnya memasang standar sehingga ada pengawasan. Tiap sekolah transparan dalam mengumumkan daya tampung sekolah, untuk meminimalisir kekisruhan. Sisi lain, informasi terkait zonasi PPDB masih sangat minim.

“Sosialisasi PPDB masih sangat lama, tidak semua orang mendapatkan informasi utuh dari PPDB ini, akhirnya karena ketidakpahaman ada yang memanfaatkan situasi ini menjadi joki,” jelas Ferdi.

Dia juga menyoroti, mekanisme pendaftaran dalam PPDB yang mengharuskan peserta mendaftarkan diri secara online. Menurutnya, pendaftaran harus dilakukan secara manual juga. Mengingat, tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang memadai, sehingga hal ini harus diantisipasi.

“Pengawasan sangat minim karena tidak tersosialisasi dengan baik, DPR bisa bantu dalam sosialisasi. Jika DPR dilibatkan dalam hal ini, maka bisa membantu untuk melakukan sosialisasi,” tandasnya. (ria,ann)/foto:kresno/iw.