Desa Tangguh Bencana Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

04-05-2017 / KOMISI VIII

Desa tangguh bencana di Desa Lok Buntar, Kec. Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan butuh perhatian pemerintah. Di desa ini masyarakatnya mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui adaptasi.

 

Inilah yang terungkap saat tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI menyambangi desa tersebut, Selasa (3/5). Warga desanya juga mampu hidup kembali secara mandiri usai bencana menimpa. Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad yang memimpin tim kunker tersebut mengapresiasi para relawan yang bekerja dan membantu masyarakat setempat ketika terjadi bencana.

 

Noor juga mendengar keluhan warga yang mengaku terisolir ketika terjadi bencana. Akses menuju Desa Lok Buntar hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan perahu klotok. Akses jalur roda dua akan terputus jika banjir melanda kawasan tersebut. Warga hanya bisa mengandalkan trasportasi air berupa perahu klotok yang hanya mampu menampung sedikit warga.

 

Kepala Desa Lok Buntar menuturkan, desa ini sangat terpencil karena akses menuju desa sangatlah sulit. Ia berharap, Komisi VIII mampu membantu memberikan alat dan sarana yang dibutuhkan oleh warga berupa pembangunan jembatan yang mampu dilewati roda empat, radio komunikasi handy talky (HT), perahu karet, alat pemadam kebakaran portable, peralatan dapur umum, dan gudang untuk menyimpan logistik ketika bencana.

 

Sementara John Kenedy Aziz yang turut serta dalam rombongan, mengaku prihatin terhadap desa ini, karena akses jalan yang sulit serta dikelilingi sungai dan rawa. Ia berjanji akan memperjuangkan tuntutan warga tersebut. “Kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mewujudkan tuntutan warga, termasuk pembangunan jembatan yang bisa diilewati roda empat yang akan mempu meningkatkan perekonomian warga,” tutur John.

 

Senada dengan John, Endang Maria Astuti juga menuturkan, Provinsi Kalimantan Selatan harus memilki shelter atau penampungan warga di desa tangguh bencana. Ketika akan terjadi banjir, perangkat desa atau kecamatan mampu mengungsikan warganya ke shelter tersebut. (rep)/foto:rh/rni

 

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...