Pemerintah Diminta Jelaskan Rencana Pemotongan Anggaran Asian Games 2018

27-04-2017 / KOMISI X

Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Pengarah Panitia Penyelenggara Asian Games 2018, Jusuf Kalla berencana memangkas usulan anggaran Asian Games 2018. Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (Inasgoc) mengusulkan anggaran mencapai Rp 8,7 triliun. Pemerintah meminta anggaran ditekan hingga separuhnya.

 

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, Pemerintah harus menjelaskan mengenai alasan pemotongan anggaran, berikut alokasi anggaran yang diambil dari APBN, maupun sponsor. Namun yang lebih penting untuk dijelaskan adalah mengenai besaran pemotongan anggaran.

 

“Pengurangan anggaran itu yang sekarang belum jelas kepastiannya berapa. Wapres memberikan arahan seperti itu untuk efisiensi anggaran, tapi tetap harus dijelaskan. Tentu ini harus jelas, berapa melibatkan APBN, maupun dari sponsor perusahaan dan lain sebagainya,” kata Sutan di sela-sela RDP dengan Komite Eksekutif KOI, Ketua Umum Formi, Sesmenpora, dan Ketua Panitia Pelaksana Inasgoc, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

 

Sutan pun mengingatkan, jika anggaran pun didapatkan dari sponsor atau sumber lainnya, Inasgoc diminta untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian. Diharapkan pengelolaan anggaran itu sesuai dengan ketentuan, agar nantinya tidak ada kesalahan dalam melaksanakan administrasinya.

 

“Kita titik beratkan, karena adanya pengurangan anggaran, kita minta bagaimana nantinya Asian Games terlaksana dengan sukses pelaksanaan, sukses administrasi, sukses prestasi, dan sukses memberdayakan perekonomian,” harap politisi F-Gerindra itu.

 

Seiring dengan pemotongan anggaran itu, pihaknya pun mendapat laporan adanya pengurangan cabang olahraga (cabor). Semula, ada sebanyak 42 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Asian Games 2018. Namun, baru-baru ini pemerintah akan mengurangi cabor menjadi 36 cabang.‎

 

“Yang paling penting kita soroti, dari pemotongan anggaran itu, kita mendapat informasi bahwa banyak cabor yang akan dikurangi. Untuk itu, dengan tegas saya dan Komisi X, mempertahankan dan mempertanyakan jangan sampai cabor Pencak Silat ini tidak dipertandingkan,” tegas Sutan.

 

Menurutnya, Pencak Silat merupakan harkat dan martabat leluhur bangsa Indonesia, serta kebanggaan rakyat Indonesia. Bahkan ia meminta agar anggaran untuk pelatihan Pencak Silat dinaikkan, sehingga muncul rasa memiliki kebangsaan yang tinggi.

 

“Kita minta sesegera mungkin, kepada Sesmenpora dan Inasgoc, kalau memang sudah ada tentang pengurangan cabor, segera beri informasi kepada negara-negara peserta, sehingga ini menjadi tidak menimbulkan miss komunikasi dan alasan yang tepat kenapa mereka tidak ikut dipertandingkan,” saran Sutan.

 

Politisi asal dapil Jambi itu pun berharap, cabor yang berpotensi dapat mendulang emas bagi Indonesia, tetap dipertandingkan. Dan hal itu harus menjadi strategi dari Kemenpora.

 

Dalam kesempatan berbeda, diketahui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengklarifikasi anggapan pemerintah memangkas anggaran Asian Games 2018. Kalla mengatakan pemerintah belum menyetujui pengajuan anggaran dari  Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (Inasgoc).

 

Inasgoc mengusulkan anggaran dana untuk penyelenggaraan Asian Games sebesar Rp 8,7 triliun. Namun, pemerintah meminta anggaran tersebut ditekan hingga separuhnya menjadi hanya Rp 4 triliun demi efisiensi.

 

“Kami bukan memangkas anggaran karena anggarannya belum pernah kami setujui. Yang ada baru usulan. Pangkas itu sudah disetujui lalu dipotong lagi. Ini kan tidak. Jadi ada usulan kepada pemerintah dan kami melihatnya usulan itu bisa lebih dihemat, seperti itu,” jelas Kalla.

 

Kalla mengatakan Indonesia hingga saat ini sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp 30 triliun untuk Asian Games. Sebanyak Rp 25 triliun diantaranya digunakan buat infrastruktur dan sarana penunjang lainnya.

 

“Jangan lupa biaya Asian Games 2018 itu bukan hanya dari APBN, tapi ada sponsor, promosi, dan uang masuk karcis yang nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp 2,5 triliun,” imbuh Kalla. (sf/sc)/foto:kresno/iw.

BERITA TERKAIT
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...