Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Melupakan Ekonomi Kerakyatan

27-04-2017 / KOMISI XI

Semangat membangun infrastruktur tak boleh melupakan perhatian dan fokus pemerintah pada ekonomi kerakyatan. Ambisi membangun infrastruktur telah menyerap anggaran yang fantastis dan menumpuk utang.

 

Demikian diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Kamis (27/4/2017), menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada acara Musrenbang 2017. Seperti diketahui, Presiden menekankan rencana pembangunan nasional pada tiga hal, infrastruktur, integrasi pemerintah sampai desa, dan investasi.

 

"Fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi harus realistis, terintegrasi, dan jangan sampai mengorbankan kebutuhan riil masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat," ujarnya. Menurut Heri, masifnya pembangunan infrastruktur kerap mengorbankan sektor kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan.

 

Dalam APBN 2017, ungkap Anggota F-Gerindra ini, anggaran infrastruktur naik signifikan hingga 123% atau sebesar Rp378,3 triliun (18,6%). Bandingkan dengan pendidikan yang meningkat hanya 27%, kesehatan 83%. Sementara kedaulatan pangan turun dari 6,1% (2015) jadi 5,7% (2016), dan hanya 5% tahun 2017. Aspek lain yang juga sangat penting adalah anggaran pertahanan yang masih di bawah 1% atas PDB.

 

Membangun infrastruktur butuh dana sangat besar. Saat ini ada 225 proyek berupa jalan tol, jalan strategis nasional, kereta api, bandara, pelabuhan, perumahan, waduk, sampai bendungan. Kebutuhan dananya bisa mencapai Rp 5.500 triliun dalam waktu 5 tahun. Sekitar Rp1.500 triliun atau 30% dibiayai APBN. "Setiap tahun negara musti mengalokasikan dana untuk infrakstruktur sebesar Rp 300 triliun per tahun. Sisanya, diharapkan dari swasta," imbuh Heri lagi.

 

Dia mengingatkan pemerintah agar tidak menumpuk utang untuk membiayai infrastruktur. Saat ini, rasio utang sudah 27% dari PDB. APBN terus dibebani pembayaran bunga utang yang telah mencapai Rp 221,2 triliun pada 2017. Terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L. (mh/sc)/foto:iwan armanias/iw. 

BERITA TERKAIT
Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi RAPBN 2026
22-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar pada Jumat...
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...