Hetifah Sesalkan Minimnya Keterwakilan Perempuan Pada KPU-Bawaslu Terpilih

06-04-2017 / KOMISI II

Komisi II DPR RI telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan pemilihan calon anggota KPU-Bawaslu. Minimnya keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu itu disesalkan Anggota Komisi II Hetifah Saefudin.

 

“Secara khusus, saya menyayangkan bahwa kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) masih belum tercapai. Dalam UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 6 disebutkan komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen,” jelas Hetifah dalam rilisnya yang disampaikan kepada Parlementaria kemarin sore, Rabu (05/4/2017).

 

Hasil voting  kemarin hanya terpilih satu perempuan baik di KPU maupun Bawaslu. “Dari 7 anggota KPU terpilih, hanya  ada satu perempuan. Demikian juga dengan Bawaslu, dari 5 nama yang terpilih hanya satu perempuan. Besar harapan saya jika RUU Pemilu yang sedang dibahas dan mengusulkan penambahan jumlah anggota KPU-Bawaslu, ada calon-calon perempuan yang dapat mengisi posisi,” kata politisi Partai Golkar.

 

Meski demikian, Hetifah mengaku bangga bahwa perolehan suara terbanyak calon anggota Bawaslu adalah perempuan, Ratna Dewi Pettalolo. Ia berharap Bawaslu mendatang dipimpin oleh perempuan. “Saya harap nanti ketua Bawaslu perempuan. Tadi malam Bu Ratna Dewi yang peroleh suara terbanyak,” lanjut Hetifah.

 

Menurutnya, Komisi II DPR RI meminta agar KPU-Bawaslu yang terpilih dapat bekerjasama dengan Komisi II maupun stakeholder lainnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis. (sc) Foto: Jayadi/od.

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...