Pergantian Pimpinan, Komisi VIII DPR Diharapkan Lebih Progesif

23-03-2017 / KOMISI VIII

Wakil ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah, Kamis (23/3) resmi melantik Nur Achmad menjadi  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya. Politisi dari Dapil Jawa Tengah II itu menggantikan Deding Ishak, rekan sejawatnya dari Fraksi yang sama Fraksi Partai Golkar. 

 

“Pergantian pimpinan Komisi atau reposisi merupakan hal yang biasa dilakukan di awal masa sidang. Itu merupakan hak dari fraksi dan komisi,”ujar Fahri. 

 

Sesaat sebelum menyerahkan palu sidang ke Nur Achmad, Fahri menyampaikan harapannya agar Komisi yang salah satunya membidangi masalah haji ini agar dapat lebih progresif. Mengingat dinamika politik di Saudi yang juga sangat progresif. Sebagaimana diketahui, sejatinya Saudi sebuah Negara Monarki absolut, namun di bawah kepemimpinan Raja Abdullah dan Raja Salman, Saudi lebih progresif. 

 

Bahkan kemungkinan Raja Salman akan digantikan dengan anaknya sendiri yang juga sangat progresif. Keliling dunia mengkampanyekan visi dan misi Saudi tahun 2030 tahun ke depan.  " Kalau kita tidak progresif kita akan ditinggal," pesannya. 

 

“Terutama menekan pemerintah untuk lebih progresif juga. Dalam soal haji dan umroh misalnya. Kalau kita tidak masuk ke Saudi dengan wibawa membawa uang besar yang dikelola oleh BPKH (Badan pengelola keuangan haji) hampir 90 Triliun, maka di Saudi kita tidak punya apa-apa. Sementara negara lain sudah punya hotel di sekitar Madinah dan Masjid Haram dan Nabawi. Sementara kita satu hotelpun tidak punya,”tambah Politisi dari Fraksi Partai PKS ini. 

 

Padahal, lanjut Fahri, dengan uang 90 Triliun dengan prinsip B (bisnis) to B (bisnis) lewat visi Saudi baru kita tidak hanya bisa memiliki hotel, namun bisa memiliki kampung Indonesia. Kampung Indonesia seperti miniature Indonesia ini bisa menjadi etalase Indonesia yang bisa dilihat tidak hanya oleh warga Saudi, tapi juga Jemaah dari seluruh dunia. 

 

Oleh karena itu ia berharap agar Komisi VIII dapat menggenjot BPKH untuk lebih cepat lagi bergerak. Agar Jemaah bisa mendapat fasilitas yang lebih baik lagi saat beribadah ke tanah suci, baik dari segi akomodasi, transportasi, konsumsi maupun hal lainnya. Karena saat ini dikatakan Fahri, penginapan Jemaah haji Indonesia terkenal jauh dari pusat-pusat ibadah di tanah haram. Dan tempat-tempat tersebut sudah dikavling oleh negara lain.(Ayu), Foto : Arief/od.

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...