DPR Dorong BPBD Bima Buat Program Jangka Panjang Terkait Banjir Bandang

30-01-2017 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima untuk segera membuat program jangka panjang terkait penanggulangan banjir bandang yang menimpa masyarakat Bima pada akhir desember lalu.

 

"Penanggulangan banjir bandang ini tidak hanya memerlukan penanganan singkat atau cepat, tetapi jangka panjang.  Program-program yang diusulkan BPBD pasti kita akan dorong," kata Abdul Malik Haramain dalam kunjungan spesifik komisi VIII ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  Kamis,  (26/01/2017).

 

Lebih lanjut,  politisi F-PKB itu, banjir di kota Bima terjadi hampir setiap tahun,  namun kali ini yang terparah karena curah hujan cukup tinggi selama dua hari. Menurutnya, kabupaten Bima sudah tidak mampu menampung debit air dikarenakan kondisi hutan yang gundul menjadi salah satu penyebab banjir.

 

"Saya kira Pemprov dan pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana hutan itu harus terpelihara dengan baik.  Karena ini sudah berulang-ulang, maka harus ada kebijakan khusus dari Pemprov menyangkut ini, " tegasnya.

 

Menurutnya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi banjir di Kota Bima maka diperlukan pembangunan waduk dan normalisasi sungai serta revitalisasi pembuangan air atau drainase.

 

Ia juga mendorong agar Pemda kota dan kabupaten bekerja lebih keras untuk menertibkan dan mendisiplinkan warganya dari hal yang paling kecil seperti tidak membuang sampah disungai.

 

"Saya kira harus disosialisasikan dan jika perlu dipaksakan kepada masyarakat. Sebetulnya kan penyebab banjir dimana-mana sama,  hampir semua problem utamanya itu karena ketidakdisiplinan manusia.  Tetapi itu bisa kita minimalisir kalau ada aturan main dan penegakkan hukum yang membuat kita dipaksa untuk disiplin," tandas Abdul Malik Haramain.

 

Sementara itu, Walikota Bima Qurais Habidin mengatakan untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi konstruksi pasca bencana berkisar 1,2 triliun. "Dalam kesempatan ini, kami mohon kiranya bisa membantu mempercepat pemulihan Bima," ungkap Qurais. 

 

Seperti diketahui,  banjir bandang terjadi dua kali pada tanggal 21 dan 23 desember 2016  menimpa Kota dan Kabupaten Bima. Akibat banjir bandang tersebut,  86 persen wilayah kota Bima terdampak banjir,  8.491 jiwa mengungsi, 9.200 luka-luka, 138 rumah hanyut, 397 rumah rusak berat,  363 rumah rusak sedang,  421 rusak ringan,  dan puluhan sekolah rusak. Tak hanya itu,  jembatan dan fasilitas infrastruktur lainnya juga rusak.

 

Turut hadir Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDIP),  Rachmat Hidayat (F-PDIP),  Wenny Haryanto (F-PG),  Muhammad Lutfi (F-PG), Rahayu Sarawasti Djojohadikusumo (F-GER),  Linda Megawati (F-PD),  Maman Imanul Haq (F-PKB),  Muhammad Yudi Kotouky (F-PKS),  Muslich (F-PPP), dan Arief Suditomo (F-Hanura). (ann), foto : anne/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...