Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima mendatangi Komisi VIII DPR RI, guna meminta kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan upaya pemulihan atau  rehabilitasi baik di bidang infrastruktur maupun pada bidang sosial kemasyarakatan bagi kota Bima pasca banjir melanda kota Bima pada akhir tahun 2016.

Ketua DPRD kota Bima Ferry Sofyan mengatakan banjir yang terjadi telah meresahkan masyarakat kota Bima, untuk mengatasi banjir ini tidak bisa secara parsial tapi harus secara komprehensif dan menyeluruh.

“Berharap bantuan Komisi VIII agar dapat memberikan perhatian khusus kepada kota Bima untuk melakukan rehab rekon terhadap daerah kami yang hancur itu,” kata Ferry Sofyan, yang didampingi 25 anggota DPRD Kota Bima, di Gedung DPR, Rabu (18/1/2017).

Menurutnya, dalam mengatasi agar tidak terjadi lagi banjir di kota Bima diperlukan normalisasi sungai dan membuat waduk atau DAM, serta penghijauan hutan yang gundul.

“Begitu juga dengan normalisasi sungai dengan memperdalam sungai, didaerah aliran sungai mungkin akan direlokasi rumah-rumah penduduk yang ada di bantaran sungai akan dicarikan solusi untuk dibuatkan rumah susun. Itu salah satu solusi yang dicoba untuk, dicarikan alternatif dalam rangka untuk menghindari banjir ini. Karerna kondisinya sudah sangat parah. Masyarakat sudah merasa cemas,” katanya.

Anggota Komisi VIII Syamsul Luthfi menjelaskan anggaran yang telah diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) yang sifatnya tanggap dalurat hanya sebesar Rp 10 miliar. Ini dalam rangka anggaran padat karya yang dialokasikan untuk 20.000 rumah. Pada hari ini juga, Pemerintah Bima mengajukan anggaran tanggap dalurat yang sama sebesar Rp 40 miliar, untuk pembersihan drainase.

Politisi Partai Demokrat asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini memberikan dukungan  DPRD Kota Bima yang menginginkan adanya anggaran rehab rekon, yang bukan hanya anggaran tanggap dalurat.

“Keinginan dari pemerintah daerah ini adanya normalisasi sungai waduk atau DAM, karena persoalan ini sangat mendasar. Bima dikelilingi bukit dengan 2 Sungai melayu dan Sungai pedolo, yang sudah mengalami pendangkalan, perlu penangan yang one sistem one integrated dalam mengkonstruk persoalan banjir di kota Bima ,” katanya.

Disamping insfrastruktur yang rusak, saran dewan membangun waduk dan normalisasi sungai yang memerlukan anggaran yang cukup besar, menurutnya harus ada kerjasama BNPB dan PU dalam penanganan ini.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain mengatakan akan menindak lanjuti pengaduan ini pada Rapat Dengar Pendapat dengan BNPB pada tanggal 24 Januari terkait penanganan BNPB terhadap banjir bandang di Bima.

“Komisi VIII akan cek seberapa jauh penanganan banjir kota Bima. Selanjutnya tanggal 26 Januari akan kunjungan ke sana, bapak sampaikan apa yang berkaitan dengan banjir. Progress penanganan banjir,”ujarnya.

Menurutnya, Penanganan ini harus cepat, seperti pembangunan DAM atau waduk dan normalisasi sungai dalam jangka menengah. Dam atau waduk biasanya dilaksanakan PU.

“DPRD dorong pemerintah kota untuk mengajukan ke PU. Komisi VIII akan mendorong untuk mengajukan ke BNPB untuk rehab rehabilitasi, kita dorong untuk mendapatkan anggaran rehab rekon untuk tahun 2017,” tegasnya. (as), foto : jaka nugraha/hr.