DPR Berharap Program Destana Bentuk Masyarakat Tangguh Bencana

18-11-2016 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menekankan, Program Desa Tangguh Bencana (Destana) harus dapat membentuk masyarakat yang tangguh bencana, masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi.

 

Demikian dikatakannya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR ke Escape Building Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis (17/11/2016). Di tempat ini, tim berdialog dengan Pemerintah Kota beserta jajarannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat setempat mengenai Program Destana yang sedang berjalan di Banda Aceh ini.

 

“Masyarakat juga diharapkan mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Ditambah lagi dengan telah dibangunnya Escape Building ini pemerintah setempat dan masyarakat harus terlibat dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya,” jelas politisi F-Gerindra itu.

 

Sodik menambahkan, pihaknya juga mendukung upaya pemeliharaan dan pemanfaatan Escape Building. Menurutnya, bila diperlukan ada regulasi bagaimana pemanfaatan bangunan itu di luar bencana, “Misalnya tempat yang mempunyai pemandangan bagus dapat dijadikan daerah wisata atau tempat bermain anak-anak. Ini tampaknya perlu dipertimbangkan oleh daerah-daerah yang mempunyai Escape Building,” ujar politisi dari Dapil Jabar I itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah setempat dan pusat agar mengatur pendanaan program penanggulangan bencana.

 

“BPBD sudah ada di tingkat kota, cuma memang tidak ada tekanan dari pusat bahwa setiap kali pengesahan APBD minimal 1 persen untuk penanggulangan bencana, karena tidak realistis semua mengandalkan dari pusat,” tegas politisi PKS itu. Dengan adanya dana dari APBD sekitar 1 persen atau setara kurang lebih 100 juta pertahun, tambah anggota DPR dapil Jabar itu, diharapkan program penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik lagi, dengan keterlibatan pemerintah kota lebih intensif pula. (ran) foto: ray

BERITA TERKAIT
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...