Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir menyoroti besaran anggaran pemasaran pariwisata mancanegara yang diusulkan Kementerian Pariwisata. Menurutnya, anggaran itu masih bisa dirasionalisasikan, sehingga realokasi anggaran bisa dimanfaatkan untuk program yang lain, terutama untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Demikian dikatakannya di sela-sela rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/20/2016). Sebagaimana diketahui, untuk anggaran pemasaran pariwisata mencanegara ini, Kemenpar mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,071 triliun, kemudian direalokasi sebesar Rp 150 miliar, sehingga menjadi Rp 1,921 triliun.

“Beberapa kali dalam raker, kami mengharapkan rasionalisasi dari anggaran untuk promosi mancanegara ini. Tetapi ternyata usulan dari Kemenpar sebesar Rp 2 triliun lebih itu, hanya kurangi 150 miliar. Harapan kami lebih dari itu, sesuai dengan hitungan yang kami miliki di Panja Pemasaran dan Destinassi Pariwisata,” tegas Dony.

Pasalnya menurut politisi F-PPP itu, berapapun anggaran promosi, target tetap tercapai. Hal itu bukan tanpa alasan, Dony sudah melihat data beberapa tahun belakang untuk dijadikan acuan data, terutama data tahun anggaran 2015.

“Oleh karena itulah, kami mengharapkan dengan dasar data tahun 2015, yang hanya memiliki target kunjungan 10 juta wisatawan mancanegara, ternyata cukup dengan anggaran Rp 1 triliun. Sekarang pun dengan target kunjungan 15 juta wisman, kalau linear dengan tahun 2015, saya berasumsi di tahun 2017 cukup dengan Rp 1,5 triliun,” jela Dony.

Atau, lanjut Dony, jika harus memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya, bisa ditambahkan 10 persen dari Rp 1,5 triliun, yakni sebesar Rp 150 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,65 triliun.

“Ini kalau saya melihat data anggaran tahun sebelumnya untuk promosi pariwisata  cukup di Rp 1,65 triliun pada tahun 2017. Dan saya yakin target bisa tercapai di angka 15 juta wisman pada tahun 2017,” optimis Dony.

Apalagi, masih kata Dony, untuk melakukan promosi secara keseluruhan bukan hanya dari Kemenpar, namun pelaku pariwisata di Tanah Air juga sudah mempromosikan secara mandiri.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu mencermati, pengembangan destinasi pariwisata juga harus diperkuat dan ditingkatkan. Sehingga, ada keseimbangan antara anggaran promosi pariwisata di mancanegara dengan pengembangan destinasi pariwisata.

“Sekarang belum sebanding. Jadi harus beriringan, tidak jomplang. Jangan sampai promosi jor-joran, tapi destinasi pariwisatanya tidak dioptimalkan. Sehingga wisatawan kapok, dan tidak datang lagi,” khawatir Dony.

Setelah melewati proses rapat yang panjang, Komisi X dan Kemenpar menetapkan pagu definitif RAPBN TA 2017 Kemenpar RI sebesar Rp 3,823 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan kepada lima unit kerja di Kemenpar, meliputi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara sebesar Rp 1,571 triliun, kemudian anggaran sebesar Rp 771 miliar untuk Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.

Berikutnya, anggaran untuk Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebesar Rp 347 miliar, disusul anggaran Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebesar Rp 814 milar, dan Rp 319 miliar untuk Sekretariat Kementerian Pariwisata. (sf), foto : runi/hr.