Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla Indonesia mengalami berbagai penurunan. Penurunan itu menurutnya disebabkan gaya kepemimpinan Jokowi yang terlalu mengedepankan pencitraan dibanding konsepsi dan program, jadi tidak fokus mau kemana arah pemerintahan ini.

“Jika memakai parameter yang relevan, kinerja pemerintah sangat lemah, seperti APBN 2015 sampai 2017 ini stagnan, tidak ada peningkatan yang berarti, pertumbuhan ekonomi juga relatif tak begitu baik jika dibandingkan angka inflasi,” kata Sutan, di sela-sela rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Sutan menambahkan, selama ini memang Jokowi sukses mengendalikan opini masyarakat dengan membuat berita keberhasilan yang sebenarnya tidak lazim dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Masalah konsepsi maritim yang selama ini didengungkan Pemerintah, justru bertolak belakang dengan kebijakan reklamasi laut yang kesannya dipaksakan.

“Belum lagi jika kita bicara penegakan hukum yang makin tebang pilih, kemiskinan yang meningkat serta penjualan aset negara secara masif dan terstruktur,” imbuh Politisi F-Gerindra itu.

Ia menyimpulkan rasa keadilan makin hilang dalam pemerintahan Jokowi-JK, contohnya para pengemplang pajak justru mendapat keringanan dari pemerintah dengan tax amnesty. Sehingga ia menghimbau agar pemerintah kembali memihak rakyat melalui program yang di arahkan untuk masyarakat, bukan program yang memfasilitasi orang kaya seperti sekarang.

“Presiden Jokowi dengan gampang memangkas anggaran untuk pendidikan dan orang miskin tapi justru dengan mudah menjual obligasi negara kepada mereka yang sudah kaya. Sekarang kita cuma berharap ada kesadaran untuk memihak orang kecil dan rakyat miskin dari mereka yang kini berkuasa,” harap politisi asal dapil Jambi itu. (sf), foto : runi/hr.