Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih mengatakan, rekomendasi hasil kinerja Panitia Kerja (Panja) Pemasaran dan Destinasi Pariwisata yang telah disampaikan kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya beberapa waktu lalu, tidak diakomodir dalam rencana kerja tahun 2017. Hal ini memperlihatkan belum adanya kesamaan persepsi antara Komisi X dengan Kementerian Pariwisata.

Demikian disampaikannya usai rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menpar Arief Yahya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016). Rapat membahas RKA K/L Kemenpar untuk tahun anggaran 2017.

“Persepsi antara Komisi X DPR dengan Kementerian Pariwisata belum sama. Komisi X sudah membentuk Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata, dan panja juga sudah memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup banyak. Rekomendasi itu seharusnya menjadi pertimbangan Menpar mengajukan RAPBN 2017,” tegas Fikri.

Politisi F-PKS itu menjelaskan, usulan pagu anggaran RAPBN 2017 yang disampaikan Menpar, tidak merespon rekomendasi panja. Salah satu hal yang menjadi sorotan Anggota Komisi X DPR pada saat raker berlangsung yakni besarnya anggaran pemasaran di luar negeri.

“Ada beberapa hal yang tadi secara verbal dari para Anggota Komisi X yang mengatakan, sesungguhnya apa efektif anggaran untuk promosi luar negeri di atas Rp 1 triliun, dengan kunjugan wisatawan yang fakta sebelumnya kenaikan anggaran sampai 2 kali lipat pun kunjungan wisatawan hanya tambah beberapa juta saja,” heran Fikri.

Fikri khawatir, jika promosi pariwisata yang tidak diimbangi dengan pengembangan destinasi pariwisata, bisa membuat wisatawan kecewa, dan kapok untuk kembali berwisata di Indonesia. Ia mengingatkan, infrastruktur pariwisata Indonesia belum 100 persen siap. Untuk masalah infrastruktur ini, Kemenpar diminta berkoordinasi dengan kementerian lain, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Koordinasi sudah dijalankan. Tetapi memang kondisi keuangan negara kita masih belum memadai, sehingga itulah pilihannya Menpar masih tetap di promosi yang besar. Hal inilah yang menjadi catatan Komisi X, karena kami menganggap ini masih bisa dirasionalisasi,” kritisi politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (sf)/foto:kresno/iw.