Anggota Komisi X DPR Nuroji mengatakan, masalah yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Indonesia, adalah minimnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia menilai, walaupun Pemerintah sudah menetapkan 10 destinasi prioritas, namun masih ditemuinya banyak kekurangan, diantaranya infrastruktur destinasi pariwisata.

Demikian dikatakannya di sela-sela RDP antara Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

“Jangan sampai Pemerintah Pusat fokus pada pemasaran saja, sehingga dianggarkan besar sekali. Kita tahu, pengembangan pariwisata ini bukan hanya dengan promosi saja, harus dengan destinasi pariwisatanya juga,” tegas Nuroji.

Politisi F-Gerindra itu menilai, anggaran pengembangan pariwisata belum proporsional, karena Kemenpar masih terfokus pada pemasaran. Sementara anggaran untuk pengembangan destinasi pariwisata minim, kemampuan pemerintah daerah pun belum tentu siap.

“Pemda harus membangun dari APBD. Kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya besar, mereka dapat mengalokasikan anggaran pariwisata cukup besar. Tapi kalau PAD-nya kecil, belum mampu mengalokasikan anggaran yang besar. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,” imbuh Nuroji.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menekankan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan destinasi pariwisata, terutama 10 destinasi pariwisata prioritas yang sudah ditetapkan Pemerintah. Ia khawatir, jika Pemerintah fokus pada pemasaran saja, namun destinasinya tidak bagus, akibatnya wisatawan hanya datang sekali, dan tidak akan datang-datang lagi.

“Kalau ibarat kita jualan, produknya belum dibuat, atau sudah ada tapi kurang enak, tentu percuma juga jika dipromosikan. Orang datang, lihat, tapi tidak sesuai harapan, maka dia tidak akan kembali lagi,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu menganalogikan.

Sementara itu sebelumnya, Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Fathul Bahri mengatakan, pada masa mendatang, diharapkan pariwisata dapat menjadi penghasil devisa terbesar sebesar US$ 24 miliar, melampaui sektor migas, batubara dan minyak kelapa sawit. Pariwisata Indonesia pun ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN.

Fathul menambahkan, ada beberapa permasalahan pariwisata menurut BPPI diantaranya belum maksimalnya cross border event sebagai daya tarik bagi negara tetangga, dan kegiatan branding belum sebanding dengan jumlah kedatangan wisman.

“Pemerintah dan Pemda juga kurang serius dalam pengembangan destinasi yang menyangkut aksesibilitas, konektifitas, dan infrastruktur penunjang lain,” kata Fathul.

Sementara itu, Hendri Harmen, perwakilan dari Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia menekankan, jika Pemerintah bersama Pemda, masyarakat dan pelaku pariwisata lebih serius lagi, mungkin pariwisata Indonesia bisa menjadi nomor satu. (sf) foto: kresno