Perlu Koordinasi Antar Kementerian Untuk Kembangkan Pariwisata Indonesia

15-09-2016 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menegaskan, diperlukannya koordinasi antara Kementerian Pariwisata dengan beberapa Kementerian lainnya untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Salah satunya terkait infrastruktur. Kemenpar diminta berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

 

"Karena, secantik apapun destinasi pariwisata, jika tidak ditunjang infrastruktur, maka akan percuma," tegas Sutan, usai memimpin rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR dengan Bupati Malang, Bupati Belitung, dan Bupati Pandeglang, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/09/2016).

 

Politisi F-Gerindra itu juga menekankan, Kemenpar juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi terkait telekomunikasi di destinasi pariwisata, dan Kementerian Tenaga Kerja, hingga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.

 

Sutan menambahkan, dari pertemuan dengan tiga kepala daerah yang termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 2016, ditemukan beberapa permasalahan, sehingga menghambat Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pariwisata di daerah. Hambatan itu seperti minimnya infrastruktur, destinasi, hingga SDM.

 

"Kita juga ingin mengetahui efek dari peningkatan anggaran Kemenpar terhadap peningkatan wisatawan mancanagera dan nusantara di daerah. Dan memang kami mendengar masing-masing kepala mengakui ada penambahan anggaran itu," imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu mengaku, pihaknya juga mendorong langkah-langkah koordinasi antara Kemenpar dengan Pemda, sehingga target 20 juta wisman pada tahun 2019 dapat terwujud.

 

Sementara itu sebelumnya, Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, koordinasi dengan Kemenpar sudah cukup bagus. Namun ia tak menampik, dirinya juga berharap anggaran promosi dari Pemerintah Pusat juga dapat turun ke Kabupaten Malang, sehingga, dapat mempromosikan potensi pariwisata Malang.

 

Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Belitung, pada akhir bulan ini, Bandara H.A.S Hananjoeddin, akan dijadikan bandara internasional.

 

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengeluhkan masih adanya permasalahan infrastruktur, seperti jalan, bandara, jalan tol, kereta api, pelabuhan. "Padahal, ada lebih dari 200 potensi wisata di Pandeglang, namun baru 10 persen yang dikelola," keluh Irna. (sf)/foto:kresno/iw.

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...