Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir meminta kepada Pemerintah untuk membedakan dan memisahkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMK. Pasalnya, hingga saat ini, BOS untuk kedua sekolah tingkat menengah itu masih disamakan, terutama dari segi jumlahnya. Padahal, SMK membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibanding SMA, karena harus melakukan serangkaian kegiatan praktikum.

Demikian dikatakannya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke sejumlah SMK di Kota Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini. Kunjungan dalam rangka meninjau pendidikan vokasi ini, meninjau SMKN 2 Bandung, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 13 Bandung dan SMK Igasar Pindad.

“Di RKA Kemendikbud, BOS SMA dan SMK masih disamakan, sebesar Rp 1.400.000 setahun per siswa. Padahal SMK membutuhkan bahan praktek yang lebih dari SMA. Jadi BOS SMK harus lebih tinggi dari SMA, karena kondisi kebutuhan riil dilapangan yang akan menunjung proses belajar mengajar, terutama alat praktikum bagi siswa SMK,” pinta Dony.

Apalagi, tambah politisi F-PPP itu berbagai sarana dan prasarana SMK pun terbilang cukup mahal. Bahkan ketika dalam peninjauan beberapa sekolah, ia melihat banyak peralatan yang harus diperbaiki, bahkan diganti. Ia pun berharap, pembedaan ini bisa dimulai pada tahun mendatang. Namun ia berjanji hal ini dapat direalisasikan.

“Saat ini pembahaasan belum final, karena masih ada pembahasan antara Komisi X dengan Kemendikbud. Akan kami perjuangkan BOS SMK lebih besar daripada SMA dan dapat direalisasikan pada tahun 2017,” komitmen Dony.

Dalam kesempatan itu, Dony juga menyoroti masalah minimnya jumlah guru produktif dan sarana prasarana SMK di Bandung. Menurutnya, dengan banyaknya program studi di SMK, masih dibutuhkan banyak guru yang memiliki kualifikasi tertentu.

“Jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasinya masih minim. Walaupun SMK meningkatkan kapasitas guru, tetapi mereka masih memiliki kekurangan guru yang memiliki kualifikasi tertentu,” nilai Dony.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap Pemerintah semakin memperhatikan SMK. Mengingat Pemerintah pun sudah memprioritaskan pada pendidikan vokasi, sehingga diharapkan dapat memberikan anggaran yang memadai untuk SMK.

“SMK telah terbukti menghasilkan SDM yang handal, terampil dan siap untuk bekerja. Jadi mereka memiliki keahlian yang siap bekerja, dan banyak ditampung oleh perusahaan yang membutuhkan. Berarti dengan adanya SMK telah bisa mengurangi angka pengangguran, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuh Dony.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Dedi Wahidi (F-PKB) juga menekankan pentingnya pembedaan besaran BOS SMA dan SMK. Pasalnya, tambah politisi asal dapil Jawa Barat itu, dengan banyaknya praktikum di SMK, dibutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi.

Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra) ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjunan (F-PG), Sohibul Iman (F-PKS), dan Dony Ahmad Munir (F-PPP). (sf) foto: sofyan/mr.