Pemerintah Harus Perhatikan Ketersediaan Guru SMK

13-09-2016 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan guru tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pasalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS, walaupun sekolah berada di perkotaan. Ia menilai, rata-rata jumlah guru PNS tidak melampaui angka 60 persen.

 

Demikian dikatakannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke sejumlah SMK di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/09/2016). Kunjungan dalam rangka meninjau pendidikan vokasi ini, meninjau SMKN 2 Bandung, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 13 Bandung dan SMK Igasar Pindad.

 

“Maka tentunya Pemerintah harus memperhatikan benar pembukaan program studi (prodi) di SMK-SMK dengan ketersediaan guru yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada, sehingga kesulitan mencari guru produktif bukan menjadi masalah lagi,” tegas Dadang.

 

Apalagi, tambah politisi F-Hanura itu, bagi sebagian orang mengajar bukanlah profesi yang menjanjikan jika dilihat dari sisi pendapatan. Maka banyak orang yang memiliki keahlian khusus, merasa lebih menguntungkan bila bekerja di perusahaan, dibandingkan dengan mengajar di SMK. Karena dianggap lebih menjanjikan pendapatan jika bekerja di perusahaan.

 

“Dengan rasio satu guru harus berbanding 15 siswa di SMK, maka tentu bukanlah persoalan yang mudah bagi Indonesia untuk menjaga suplai tenaga guru. Perlu koordinasi yang sungguh-sungguh dengan LPTK, seperti UPI, dan FKIP, maupun tunjangan khusus bagi guru-guru produktif yang mau mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh dalam dunia pendidikan,” jelas Dadang.

 

Untuk itu, politisi asal dapil Jawa Barat itu mengingatkan agar lebih baik mengembangkan prodi dibanding menambah jumlah sekolah. Menurutnya, sektor unggulan SMK bidang kuliner, energi, pariwisata dan film perlu lebih dikembangkan.

 

Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra) ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjunan (F-PG), Dedi Wahidi (F-PKB), Sohibul Iman (F-PKS), dan Dony Ahmad Munir (F-PPP). (sf) foto: sofyan/mr.

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...