Program pengentasan kemiskinan yang selama dilaksanakan oleh Pemerintah perlu mendapat evaluasi terkait efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan masyarakat. Pasalnya, walaupun anggaran besar sudah digelontorkan, namun dirasa belum mampu mengentaskan kemiskinan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (1/08/2016). Apalagi, usai meninjau langsung lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Besusu Timur, Kota Palu, Sulteng, pihaknya menemukan beberapa keluarga yang telah mendapatkan bantuan selama 4 tahun, namun tidak mengalami peningkatan taraf hidup. Bahkan Sodik menilai, rumah keluarga itu pun dalam kondisi tak layak huni.

“Terkait hal ini, sering kami tanyakan kepada Menteri Sosial. Harus ada evaluasi dari program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah sudah memberikan dana miliaran untuk sekian ribu Kepala Keluarga (KK), namun perlu ditinjau ulang bagaimana efektivitas penggelontoran anggaran tersebut,” tegas Sodik.

Politisi F-Gerindra itu menilai, selain belum adanya evaluasi, efektivitas program pengentasan kemiskinan ini dipertanyakan keberhasilannya karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga.

“Ada program dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya. Tapi lemah koordinasinya. Sehingga kita khawatirkan efektivitasnya rendah. Programnya banyak, dan anggaran pun mencapai triliunan, tetapi belum mampu mengentaskan kemiskinan,” imbuhnya.

Sodik pun menambahkan, Program Keluarga Harapan atau program pengentasan kemiskinan lainnya, kerap mendapatkan protes dari masyarakat, karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Sehingga, data kemiskinan harus benar-benar valid.

“Ada yang miskin tidak mendapat bantuan, malah yang tidak miskin mendapat bantuan,” heran politisi asal dapil Jawa Barat. Untuk itu, pihaknya telah mendukung Kementerian Sosial dengan memberikan alokasi anggaran untuk memverifikasi dan memvalidasi data dengan melibatkan peranan RT, RW dan Kelurahan setempat. Mengingat, aparat desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mengetahui kemiskinan.

“Itu juga bisa yang menyebabkan efektivitas pengentasan kemiskinan menjadi rendah, karena bantuan tidak tepat sasaran. Selain terkait belum adanya evaluasi dan minimnya koordinasi antar kementerian dan lembaga,” simpul Sodik.

Sementara itu, saat pertemuan dengan Gubernur dan Gubernur Sulawesi Tengah serta jajaran SKPD Pemprov Sulteng, Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq (F-PKB) pun miris melihat kondisi lokasi keluarga yang mendapat bantuan PKH di Palu, Sulteng. Menurut politisi F-PKB itu, dibalik megahnya Kota Palu, masih ada titik-titik kemiskinan, yang harus segera dibantu.

“Saya coba tanya kepada salah satu warga yang mendapat bantuan PKH, dimana ia sudah empat tahun mendapat bantuan. Namun selama bantuan itu diberikan, tidak ada perubahan sama sekali, karena masih tetap tinggal di rumah yang tidak layak,” nilai Maman.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu meminta kepada Pemerintah Provinsi, untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai komoditas, dimana ada oknum yang menjadikan orang miskin menjadi obyek proyek.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, Ambo Daleng mengatakan, bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin di Palu dari tahun 2012, dan akan berakhir pada 2018 mendatang. Ia meminta agar bantuan lebih bersifat ke ekonomi produktif.

“Saya mohon kepada Komisi VIII DPR, bantuan ini perlu dibekali bantuan yang sifatnya ekonomi produktif, misalnya KUBE. Sehingga, ketika bantuan tunai itu selesai, maka masyarakat miskin yang telah mendapat bantuan PKH ini, dapat melanjutkan kegiatan ekonomi, sehingga dapat menghidupi dirinya dan keluarganya,” kata Ambo.

Kunjungan kerja ini diikuti juga oleh Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang (F-PDI Perjuangan, dapil Sulawesi Selatan), Elion Numberi (F-PG, dapil Papua), Ruskati Ali Baal (F-Gerindra, dapil Sulawesi Barat), Khatibul Umam Wiranu (FPD, dapil Jawa Tengah), Desy Ratnasari (F-PAN, dapil Jawa Barat), Yudi Kotouky (F-PKS, dapil Papua), dan Achmad Mustaqim (F-PPP, dapil Jawa Tengah).

Dalam kesempatan meninjau lokasi keluarga penerima PKH, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR menyalurkan bantuan sembako dari Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial. Tim Komisi VIII DPR juga meninjau MAN Insan Cendekia Kota Palu, BPBD Sulteng, dan P2TP2A Sulteng. (sf) Foto: Sofyan/hr