Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura (F-Hanura) Dadang Rusdiana mengatakan masih ada masalah terkait pemerataan keberadaan guru di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ada perbedaan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam neraca pendidikan di Provinsi Kaltara terkait rasio guru dengan jumlah siswa.

            “Berdasarkan rilis dari Kemendikbud dalam neraca pendidikan di Kalimantan Utara, rasio guru dengan siswa sudah memadai, jadi satu guru berbanding 15, itu sudah sangat ideal, tetapi ternyata berdasarkan informasi dari gubernur, tidak seperti itu, bahkan gubernur menyampaikan sekitar lima ribu mereka kekurangan guru, sehingga tentunya harus dikonfirmasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan,” kata Dadang Rusdiana kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan jajaran SKPD Pemprov Kaltara, Senin, (1/8/2016).

            Politisi dari Partai Hanura itu melihat ada problem yang cukup serius terkait soal pemerataan guru, terlebih Tarakan yang wilayahnya banyak berjauhan satu sama lain sehingga bukan hanya rasio guru dengan jumlah siswanya saja, tetapi persoalan kebijakan yang menyangkut pemerataan guru yang harusnya sudah terdata dengan baik dalam data pokok pendidikan maupun neraca pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

            “Ini baru satu aspek mengenai rasio kecukupan guru, belum mengenai infrastruktur berapa ruang kelas yang baik, rusak sedang, rusak ringan, rusak berat. Ini kan harus kita pelajari lebih lanjut, sehingga ke depannya tentu bisa lebih baik,” ujarnya.

            Khusus untuk Provinsi Kaltara, pihaknya mendorong agar Provinsi ini memperbanyak sekolah-sekolah berasrama (boarding school). “Saya kira boarding school ini harus menjadi karakteristik daerah-daerah terjauh, terdepan dan dengan letak geografis seperti Kaltara ini,” katanya.

            Ia mencontohkan, bagaimana Malaysia di daerah perbatasannya dengan Thailand, mereka (Malaysia-red) memiliki universitas terkenal dengan konsep boarding school, dengan fasilitas yang sangat menunjang sehingga banyak orang Thailand yang kuliah di tempat tersebut.

            Kemajuan sektor pendidikan ini tentunya harus sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa peran negara harus mendahulukan sektor pendidikan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan, salah satunya adalah Provinsi Kaltara. 

            Kalau kita melihat, Kaltara ini masih banyak yang harus kita bangun, mulai dari aspek infrastruktur, karena ini daerah baru, tahun 2013 baru berdiri. Kaltara juga berbatasan dengan Malaysia, tentunya punya peran strategis,  tentu ini adalah daya saing bangsa, sehingga kita harus memberi perhatian lebih kepada Kaltara ini,” jelasnya. 

            Selain Dadang Rusdiana, kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Kaltara yang dipimpin Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mujib Rohmat juga diikuti sejumlah Anggota Komisi X DPR, seperti Bambang Sutrisno (F-PG), Muslim (F-PD), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Dony Ahmad Munir (F-PPP). (nt) foto : nita/mr.