Komisi X menaruh perhatian terhadap Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (P4TK) untuk dapat menciptakan lebih banyak guru yang berkeahlian khusus, sehingga dapat mendidik siswa-siswa kejuruan yang dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Kita sangat memerlukan pusat pengembangan pendidikan seperti ini, karena terus terang saja SMK yang kita dirikan masih kekurangan guru, dan alat-alat yang mampu menunjang siswa kejuruan mampu profesional ketika lulus pendidikan dari sekolah,”  kata anggota Komisi X Dadang Rusdina, saat mengikuti kunjungan spesifik di P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri (BMTI) Jawa Barat, Jl. Pasantren KM. 2, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Jawa Barat, Jum’at (22/7/2016).

Menurut Politisi Partai Hanura, informasi yang diperolehnya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ternyata dari SMK seluruh Indonesia, 95% belum memiliki alat-alat pendidikan yang memadai, artinya secara kualitas masih patut dipertanyakan. 

“Kita memasuki era persaingan MEA, jika berbicara mengenai daya saing maka kita membutuhkan anak-anak didik yang berkelas regional dan internasional. Dan ketika kita mengejar target itu maka yang menjadi masalah adalah sarana dan prasarana,” ungkapnya. 

Terkait guru, banyak sekali keluhan.Selain kesejahteraan ternyata masih terdapat kekurangan guru yang berkeahlian khusus. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dan akan dibawa Raker dengan Kementerian Dikbud, berapa jumlah guru yang harus diciptakan terutama yang berkeahlian khusus dan berapa banyak perlengkapan yang harus dipersiapkan. 

“ Ternyata P4TK ini adalah bengkel guru untuk melatih guru dan kita juga lihat mesin-mesin yang ada adalah mesin-mesin tua yang diproduksi 30 tahun yang lalu, maka semua harus dipersiapkan sesegera mungkin,” paparnya. 

Untuk itu. yang harus dilakukan DPR dan Pemerintah adalah terkait regulasi. Seperti masukan yang didapat ada keluhan sulit sekali siswa mendapatkan tempat magang di perusahaan/industry karena tidak mau menerima mereka yang magang. 

“Ini harus ada tekanan dari pemerintah bahwa ini harus ada regulasi yang mengatur bahwa perusahaan/ industry harus mau menerima anak-anak SMK yang akan magang. Kemudian keberpihakan anggaran, menjadi salah satu yang penting untuk menjawab tantangan SMK pada saat sekarang,” tegas Dadang Rusdina dari Dapil Jawa Barat II. (as) foto : Agung/mr.