Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore mengingatkan kepada Pemerintah untuk lebih selektif dan tidak semena-mena dalam memotong anggaran Kementerian atau Lembaga pada RAPBN-P 2016.

Hal ini terkait dengan rencana pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dinilainya tidak perlu mendapat pemotongan anggaran, karena Kemendikbud menjalankan fungsi pendidikan.

“Tidak bisa dipotong rata untuk semua Kementerian dan Lembaga. Karena setiap K/L itu beda fungsinya. Kalau nanti anggaran Kemendikbud dipotong, banyak substansi yang tidak dapat dikerjakan oleh Kementerian, karena adanya pengurangan biaya,” tegas Jefirstson, usai raker dengan Mendikbud, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/06/2016).

Politisi F-PD itu menilai, pemotongan anggaran Kemendikbud, akan berimbas pada biaya pendidikan di daerah. Padahal, sumbangan untuk anak didik di daerah itu dirasa sangat penting. Dengan begitu, menurutnya hal ini sudah menyalahi fungsi pendidikan.

“Kalau ada pengurangan anggaran, Pemerintah harus selektif terhadap pemotongan itu. Jangan semua K/L dikurangi besaran potongan yang sama. Saya tidak setuju ada pemotongan anggaran di Kemendikbud,” tegas Jefri, sapaan akrab Jefirstson.

Politisi asal dapil NTT itu menyarankan agar pemotongan anggaran diberlakukan kepada bidang lain. Pasalnya, Kemendikbud sebagai penyelenggara fungsi pendidikan, memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa.

“Kalau ada pemotongan anggaran, lebih baik di bidang lain, seperti infrastruktur. Pemerintah harus punya pemikiran, pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Pemerintah juga jangan sembarangan potong anggaran,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, anggaran Kemendikbud pada APBN 2016 sebesar Rp 42,7 triliun, kemudian direncanakan akan mendapat pemotongan sebesar Rp 6,6 triliun pada RAPBN-P 2016. (sf)/foto:azka/iw.