Komisi VIII DPR RI memahami kebijakan pemotongan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 133 miliar atau sebesar 11,21 persen.

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan pemotongan anggaran tidak boleh mempengaruhi kinerja BNPB pada tahun 2016. Komisi VIII DPR RI memahami reward sebesar Rp 50 miliar yang akan digunakan untuk belanja modal dan realokasi dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 500 miliar akan digunakan untuk bantuan sosial.

“Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BNPB untuk mengoptimalkan APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1,603 triliun guna meningkatkan kinerja tahun 2016,” jelas Ali Taher, saat memimpin RDP Komisi VIII dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (9/06/2016).

Selanjutnya, tambah politisi F-PAN itu, BNPB juga diminta untuk mengantisipasi dampak pemotongan anggaran pada APBN-P BNPB tahun 2016 terhadap penurunan kinerja dan pencapaian target program terutama program penanggulangan bencana, serta meningkatkan strategi mitigasi bencana, evaluasi dan updating data peta bencana dalam penanganan daerah yang termasuk kategori rawan bencana dan pulau-pulau terpencil.

“Peran unsur Pengarah BNPB sesuai dengan amanah UU No.24
tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dalam pencapaian target
program. Juga Meningkatkan sosialisasi roadmap Penanggulangan Bencana kepada
Pemerintah Daerah dan masyarakat terutama daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap dampak bencana,” tandas politisi asal dapil Banten itu. (as) Foto: Kresno/od