Berbagai masalah terkait perguruan tinggi seperti kurangnya sarana dan prasarana, kualifikasi SDM pengajar yang belum sesuai kebijakan pemerintah, permasalahan akreditasi hingga beasiswa dan persyaratan Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDN/NIDK),  menjadi isu yang mengemuka dalam pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR dengan Pimpinan Kopertis Wilayah XII dan Perguruan Tinggi se Provinsi Maluku Utara, baru-baru ini di Aula Nuku gedung Rektorat  Universitas Khairun, Ternate.

Ketua Tim Kunker Isma Yatun mengatakan, walaupun kehadarannya ke Malut tidak terlalu lama tapi telah menyerap saran dan masukan dari kalangan PT. Bahkan ada beberapa hal yang langsung ditanggapi pejabat kementerian terkait. “ Jangan ada kekhawatiran karena kami akan selalu mendampingi untuk memperjuangkan dan menghadirkan yang terbaik bagi Malut,” ujarnya.

Selain Isma Yatun, anggota Komisi X yang ikut dalam kunker ini adalah Asdi Narang dan  Sofyan Tan (FPDI Perjuangan), Noor Achmad (FPG), Venna Melinda dan  Muslim (FPD), Nurhasan Zaidi (FPKS), SY Anas Thahir (FPP) dan Dadang Rusdiana (F.Hanura). Hadir pula perwakilan dari Kemristekdikti, Direktur Pembelajaran, Paristiyanti Nurwardani, serta Direktur Karir dan Kompetensi, Bunyamin Maftuh. Rektor Universitas Khairun, Prof. Dr. Husen Alting sebagai moderator dalam diskusi yang berlangsung singkat dan padat ini.

Lebih jauh Isma Yatun mengatakan, banyak hal yang didapat dari Malut untuk menjadi bahan rapat kerja dengan pasangan kerja di pusat. Secara khusus, Komisi X mengapresiasi Pacifik Morotai dan seorang ibu menjadi rektornya. Pasalnya dalam program pemerintah Jokowi ada Kawasan Khusus Morotai sehingga kalau tidak dipersiapkan SDMnya akan ketinggalan.  

Dalam Kunjungan Kerja tersebut Tim Komisi X memperoleh berbagai informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan anggaran bagi Maluku Utara. Mereka berjanji untuk berusaha menyampaikan aspirasi yang ada agar bisa masuk dalam skema penganggaran APBN 2017.

Direktur Pembelajaran Kemristekdikti Paritiyanti menambahkan, pihaknya sedang mendiskusikan Peraturan Menteri untuk penyetaraan pengajar yang sudah berpengalaman dengan syarat-syarat tertentu.

“Kami sedang menyusun Permen yang membahas penyetaraan pengajar yang sudah berpengalaman dengan syarat-syarat tertentu sehingga hal yang terjadi khususnya di Indonesia Timur karena kekurangan tenaga pengajar sesuai pendidikan yang dijadikan persyaratan bisa teratasi, “ jelasnya. Terkait permasalahan akreditasi, pihaknya akan mengkaji penetapan persyarat yang ditetapkan di Indoenesia Timur khususnya Maluku Utara dengan yang ada di Indonesia Barat.

Sementara itu, Direktur Karir dan Kompetensi, Bunyamin Maftuh menyampaikan pada tahun 2015 sudah ada ribuan beasiswa yang diberikan di Maluku Utara. Namun pihaknya berjanji akan memaksimalkan beasiswa yang ada dan akan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi NIDK/NIDN khusus untuk Malut dan Maluku di Ambon tanggal 22 April, nantinya bisa diskusi panjang soal itu. Sedangkan mengenai persyaratan dosen harus S2, diakui ada beberapa daerah yang sulit menerapkan ketentuan itu. Ada pertimbangan jalan tengah dan akan dikeluarkan Surat Edaran (SE) bahwa ada beberapa cara untuk disetarakan. “ Tapi bukan memberi gelar S2 hanya memberi kesetaraan dan juga akan ada kebijakan tidak diberhentikan sebagai dosen, hanya ditunda tunjangan fungsionalnya bagi yang belum S2,” ungkap Benyamin menambahkan. (mp), foto : mastur/hr.