Permasalahan utama dari penyelenggaran Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, adalah pemadaman listrik. Padahal, dari sisi peralatan penunjang pelaksanaan UNBK, sudah dirasa cukup lengkap.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke SMK Negeri 1 Sorong dan SMA Negeri 3 Sorong, Papua Barat, Senin (21/3/2016).

“Di dua lokasi yang kita tinjau itu, problem utama mereka kalau listrik padam. Padahal seluruh peralatan sudah siap semuanya 100 persen, tinggal menunggu pelaksanaan. Ada kekhawatiran, kalau PLN tidak bisa menjamin pasokan listrik pada saat UNBK berlangsung,” kata Kharis.

Untuk itu, tambah politisi F-PKS itu, pihaknya mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kesepakatan atau MoU dengan Menteri BUMN atau Dirut PLN langsung, agar ada jaminan daerah-daerah atau lokasi menyelenggarakan UNBK mendapat pasokan listrik, dan tidak ada pemadaman listrik.

“Kami mendapat informasi dari pejabat Eselon 1 Kemendikbud yang ikut rombongan kunker ini, sudah berkomunikasi dengan Mendikbud, dan dikatakan Mendikbud sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, dan Menteri BUMN menyanggupi untuk memberikan garansi bahwa PLN di tempat-tempat UNBK, tidak akan ada pemadaman,” jelas Kharis.

Namun, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, koordinasi diantara kedua Menteri itu, harus dipantau pelaksanaannya, agar dipastikan terimplementasi hingga ke daerah. Ia berharap, UNBK dapat berjalan lancar, dan tanpa ada harapan berarti.

Senada dengan Abdul Kharis, anggota Komisi X DPR Ferry Kase (F-Hanura) juga mendorong Kemendikbud agar segera berkoordinasi secara horisontal kepada Menteri BUMN, supaya pemadaman listrik ini tidak terjadi pada saat UNBK berlangsung.

“Ini program nasional yang harus diamankan dengan baik. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Jangan karena gara-gara permasalahan pemadaman listrik, merusak pelaksanaan UNBK,” imbuh politisi asal dapil NTT itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Hermin Matandung mengatakan, SMK Negeri 1 Sorong dan SMA Negeri 3 Sorong merupakan dua dari lima sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK di Kota Sorong.

Selanjutnya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sorong, Walalayo Nicolas menjelaskan, pihaknya telah memenuhi persyaratan dari pusat untuk melaksanakan UNBK. Sebagai bagian dari persiapan, pekan depan pihaknya akan melakukan simulasi terakhir sebelum UNBK.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR, diantaranya Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan), dan Bambang Sutrisno (F-PG). Dari F-Gerindra ada Nuroji, Dwita Ria Gunadi, Sri Meliyana, kemudian F-PAN diwakili Laila Istiana dan Yayuk Basuki. Berikutnya Lathifah Shohib dan Krisna Mukti dari F-PKB, dan Elviana (F-PPP). (sf,nt) foto : Sofyan/mr.