Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pekerjaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yakni membantu korban bencana, merupakan tugas yang mulia. Sehingga diharapkan, pekerjaan ini dapat dilakukan oleh petugas yang profesional.

Demikian dikatakan Daulay, saat pertemuan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Husni Mahyudin beserta jajaran, di Bengkulu, Kamis (10/03/2016). Pertemuan ini termasuk dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Bengkulu.

“BPBD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga memiliki pekerjaan yang mulia membantu orang, maka diperlukan ketrampilan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana,” tegas Daulay.

Namun di satu sisi, politisi F-PAN ini menyanyangkan, pegawai BPBD yang banyak berasal dari SKPD lain seperti pertanian, kesehatan dan lain lain, menyebabkan, pegawai itu kurang menguasai peran BPBD, dan kurang mengetahui tentang mitigasi bencana.

“Oleh sebab itu, maka harus menjalin koordinasi dengan BNPB dalam melakukan pelatihan dan peningkatan ketrampilan di pusdiklat BNPB di Sentul, Jawa Barat. SDM ini memiliki peran penting,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Srikarti Handayani tak memungkiri bahwa pegawai dari SKPD lain yang dipindahkan ke BPBD, harus beradaptasi dengan cepat. Sehingga dapat menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan di BPBD.

“Soal profesional atau tidaknya seseorang menjalankan profesinya, itu kembali pada niatnya. Apalagi ini tugas mulia dan anggaran sudah ada. Jangan merasa gengsi, karena ini pekerjaan terhormat,” imbuh Endang.

Untuk itu, politisi F-PG itu menyarankan, agar BPBD Bengkulu dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana.

“Yang paling pokok adalah bekerjasama, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, hingga tokoh-tokoh masyarakat. Sosialisasi harus sedini mungkin soal tanggap darurat. Bila perlu, dari tingkat Taman Kanak-kanak sudah diajarkan,” jelas Endang.

Selama peninjaun sarana-prasarana dan logistic BPBD Bengkulu, politisi asal dapil Jawa Tengah itu menilai, sudah cukup dan layak. Namun memang ia melihat masih ada kekurangan dari sisi Sumber Daya Manusia.

Dalam paparannya, Kepala BPBD Bengkulu Husni Mahyudin  mengungkapkan dalam mengantisipasi bencana yang berpotensi terjadi di Bengkulu, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala bagi BPBD Provinsi Bengkulu.

“Saat ini BPBD Provinsi Bengkulu memiliki sumber daya manusia yang lemah di kemampuan dan ketrampilan dalam penanggulan bencana, kedua anggaran pemerintah minim dalam penanggulangan bencana, dan yang ketiga belum tersedianya alat berat dalam penanggulangan bencana di BPBD, dan bila terjadi tanah longsor, masih minjam dengan dinas pekerjaan umum,” jelas Husni.

Husni menambahkan, Bengkulu merupakan provinsi yang terletak di pantai barat Sumatera yang berpotensi terjadi gempa bumi Tektonik disertai Tsunami. Karena hampir seluruh daerah Bengkulu berpotensi terjadi bencana, sehingga Bengkulu masuk ke zona merah bencana.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid (F-Gerindra), Anggota Komisi VIII DPR Suasana Dachi (F-Gerindra), Hidayat Nurwahid (F-PKS), dan Muslich (F-PPP). Selain ke Provinsi Bengkulu, Komisi VIII DPR juga mengirimkan timnya ke Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung. (sf), foto ; sofyan efendi/parle/hr.