Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli minta dukungan dan bantuan  Komisi VIII DPR untuk menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jambi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain, Kepala BPBD Jambi, dan Kepala BPBD Kabupaten/Kota seprovinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (10/3/2016)

"Banjir dan longsor di Jambi sejak Desember 2015 terjadi di 11 kabupaten/kota yang berada di daerah aliram sungai Batanghari, 39 kecamatan, dan 39 desa." kata Zumi Zola.

Ia menginformasikan, dampak banjir dan longsor telah mengakibatkan 4 orang meninggal, dan terendamnya 5.876 rumah, 19 sekolah, 4 unit sarana ibadah, 4 unit sarana kesehatan, 12 fasilitas umum, 7 unit jembatan putus serta 15 titik jalan mengalami longsor dan terendam.

"Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan bantuan Komisi VIII DPR, kami mengusulkan permohonan bantuan berupa perbaikan jembatan gantung, pembuatan turak/terojong, pembangunan hunian sementara bagi korban banjir dan relokasi warga terutama di Kabupaten Bungo yang mengalami dampak paling parah, perahu karet serta tangki air," papar Zumi Zola.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII Abdul Malik Haramain menyatakan bahwa salah satu mitra kerja Komisi VIII adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mempunyai DSP (Dana Siap Pakai) atau dana cadangan  atau biasa kita sebut dana on call.

"Dana tersebut sebetulnya bisa keluar kalau ada bencana. Salah satunya sempat kita keluarkan untuk Jambi  saat bencana asap tahun 2015 lalu", terang Malik.

Sebagaimana kita ketahui, lanjut politisi dari PKB ini, BNPB diberi tugas oleh negara melalui UUD 1945 yang punya kewajiban dan paling bertanggungjawab untuk mengatasi bencana ini adalah BMPB.

"Namun BNPB bukanlah Tuhan atau dewa. Tidak mungkin BNPB sendirian mengatasi bencana. Disamping karena dananya terbatas, SDM juga terbatas. Yang penting jangkauan terhadap terjadinya bencana semakin lebar," jelasnya.

Oleh karena itu, tambah Malik, kehadiran Komisi VIII di Jambi adalah untuk mendengarkan apa yang telah dilakukan terutama oleh BPBD di Jambi.

"Seperti apa koordinasi antara BPBD dengan Pemprov Jambi dalam hal ini Gubernur, seperti apa koordinasi BPBD dengan instansi-instansi terkait serta kami ingin mendengarkan kira-kira kebutuhan apa-apa saja dari Provinsi Jambi", imbuhnya.

"Insyaallah apa yang diinginkan dan yang diharapkan oleh Gubernur dan BPBD Jambi akan kita bawa dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta," tambah Malik. (sc) Foto: Suci/parle/od