Dalam Rapat Komisi VIII bersama Kementerian Sosial banyak mendiskusikan mengenai pendataan fakir miskin. Kementerian Sosial mengklaim bahwa data kemiskinan di Indonesia sudah satu pintu, yang sebelumnya data itu ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, dan Kementerian yang lain.

“Saat ini data Pemerintah tentang kemiskinan sudah satu pintu di tangan Kementerian Sosial. Memang amandat UU seperti itu, karena itu Komisi VIII aspresiasi. Tapi tentu saja perlu ada penyempurnaan-penyepurnaan dari saran-saran Komisi VIII untuk membuktikan bahwa data itu betul-betul satu,” kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, usai RDP dengan Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, di Gedung DPR, Kamis (25/2/2016).

Menurut Saleh, DPR akan melakukan pengawasan kepada Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program-program penanggulangan kemiskinan. “Nanti akan kita lihat implementasi program-program penanggulangan kemiskinan, baik yang dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian, Agama, dan Kementerian lainnya. kemudian Komisi VIII akan tetap mengawasi ini, dan janji mereka sebetulnya akan dilakukan,” jelasnya.

Kemudian, Komisi VIII menuntut ada simulasi-simulasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang harus dipaparkan lebih jauh lagi, terkait pengaruh dan dampak positif penanggulangan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Komisi VIII menginginkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk penggulangan kemiskinan harus mempunyai pengaruh pisitif dari penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, Komisi VIII minta kepada Kementerian Sosial untuk membuktikannya kepada DPR bahwa program penanggulangan kemiskinan memang betul-betul ada pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

“Kalau sekarang masih ada intervensi dengan memberikan bantuan sosial yang luar biasa banyak kepada fakir miskin, tetapi pembuktian terhadap itu secara akurat belum ada. Ada klaim penurunan sekian persen, namun perlu ada pengukuran-pengukuran penurunan angka kemiskinan yang akurat,” tegasnya. (as), foto : kresno/parle/hr.