Meski Inflasi Rendah, Pergerakannya Bisa Meroket

02-02-2016 / KOMISI XI

Naik turun tingkat inflasi dari pemerintahan Soekarno hingga sekarang yang makin lama makin tidak menentu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada Parlementaria, Senin (1/2) siang.

Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto dan diturunkan oleh Mahasiswa pada tahun 1998, tingkat inlfasi mencapai 77,63% dan dolar Amerika tembus diangka Rp.18.000,-

Kemudian, kata Heri, di masa pemerintahan SBY sebagai presiden yang ke-6 pada tahun 2014 inflasi di posisi angka 8,25%. Namun pada tahun 2015 lalu, apa betul inflasi 7,25%.

“ Pada era SBY subsidi berjalan saja inflasi 8,25%, kok subsidi dicabut inflasi malah turun = 7,25%. Jelas ini merupakan pembohongan BPS,” tegas Heri Gunawan.

Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis BPS baru-baru ini, politisi Gerindra ini berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

Dia mengemukakan, penyumbang terbesar inflasi tahun ini adalah bahan makanan sebesar 2,2 persen. Di sini kewaspadaan itu diperlukan. Apalagi, beberapa kelompok bahan makanan seperti beras dan daging menunjukan trend yang terus naik.

“ Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam, “ ia menambahkan. (spy,mp),foto naefurodji/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...