Komisi X DPR bersama pemerintah pada Pebruari mendatang akan membahas APBN Perubahan bidang pendidikan. Beberapa program kegiatan yang tertunda menjadi prioritas, diantaranya biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN). Yang ada baru tertampung Rp.4,5 T pada APBN 2016, padahal usulan Majelis Rektor kepada Komisi X sebesar  Rp.5,5 Triliun.

“ Panja Komisi X sepakat dengan Pemerintah bahwa kekurangan ini menjadi prioritas pada pembahasan APBN-P 2016,” tandas Pimpinan Tim Kunker Komisi X DPR Zulfadhli pada pertemuan dengan Rektor Universitas Tanjungpura, Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Sambas dan Kopertis XI di Pontianak, baru-baru ini.

Menurut Zul- panggilan akrab politisi asal Kalbar ini, Komisi X telah memformulasikan dan disetujui pemerintah rumusan usulan Majelis Rektor sebab memang berkeadilan. Karena itu, PTN di luar Jawa ada harapan lebih besar BOPTN karena ada indeks kemahalan. Dulu itu tidak diperhitungkan, hanya dilihat jumlah mahasiswa dan kerja sama sehingga yang diuntungkan perguruan tinggi besar.

Adanya indeks kemahalan, lanjut Zul,  maka ada aloksi afirmasi, artinya PT yang memiliki misi-misi tertentu seperti Untan dengan Rumah Sakit Pendidikan. Karena tidak semua PT, hanya 10 PTN  yang mempunyai RS maka itu menjadi lokasi afirmasi dan tidak mengganggu program rutin serta belanja PTN naik.

“ Mudah-mudahan kondisi ekonomi membaik, maka BOPTN sesuai harapan. Termasuk BOPTN perlu evaluasi sebab ada keluhan, BOPTN di Jawa ada yang tidak fair. UKT benar tapi BKT masing-masing prodi beragam dan tidak ada standar. Menghitung BKT nya tidak obyektif,” ujarnya.

Rektor Universitas Tanjungpura Thamrin Usman mengharapkan BOPTN yang berkeadilan, meski tahun ini belum sempat terealisir tapi mendatang bisa dilaksanakan. Ini agenda utama Majelis Rektor yang intinya mengusulkan rumusan ideal yaitu,  biaya kuliah tunggal (BKT)- uang kuliah tunggal (UKT) = BOPTN.

“ Mumpung Komisi X hadir nanti diusulkan bagaimana mendongkrak BOPTN yang bisa menjadi senjata untuk meningkatkan mutu khususnya PTN di luar Jawa. PTN di Jawa sudah mapan, biarkan saja sudah jalan sendiri,” tukasnya.

Ia menyatakan, BOPTN digiring untuk PTN di luar Jawa sehingga pihaknya diminta bikin kontrak pun siap.  “ Kami ini ibarat orang diajak lari dengan jago-jago marathon, tapi sepatu saja tak pakai. Ini permasalahannya dan problemnya BOPTN. Kami dari Majelis Rektor berharap agar diformulakan BOPTN Berkeadilan. Berikan perhatian besar kepada PTN di luar Jawa karena dengan keterbatasan masih berprestasi apalagi diberi kelebihan,” pungkas Thamrin Usman. (mp) Foto: Mastur/parle/od