Anggota Komisi X DPR, My Esti Wijayati mengaku mendapat masukan yang sangat luar biasa terkait Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan, saat kunjungan ke Provinsi DI Yogyakarta. Ia mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta.

Sebelumnya, beberapa kepala dinas di lingkungan Kabupaten Bantul dan Sleman juga menyampaikan beberapa masukan, diantaranya terkait konten yang terdiri dari pendidikan karakter bangsa, pembagian jenis-jenis buku, himgga distribusi buku. Pertemuan berlangsung di kantor Dispora DI Yogyakarta, Jumat (4/12/15).

“Dengan mendengar apa yang disampaikan, saya langsung merasa maknyes. Didaerah lain, kita hanya berbicara masalah penerbitan, harga buku, hingga penulis. Bahkan boleh saya katakan, tidak ada yang membicarakan konten. Di Yogya, kita mendapat masukan itu,” kata Esti, saat pertemuan.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menambahkan, semenjak pembahasan RUU ini, soal konten belum dibahas secara tuntas. Di pasal draft RUU, hanya diberi keterangan akan diatur kemudian. Sehingga, masukan dari Pemprov DI Yogyakarta ini memberi gambaran Panja RUU Sistem Perbukuan untuk memperkuat pasal-pasal yang di draft RUU.

“RUU ini tidak semata-mata berbicara mengenai harga buku yang murah, pendistribusian, juga menyinggung pendistribusiannya sistemnya bagaimana, ini juga mesti kita atur. Saya kira ini menjadi kesempatan dan juga momentum yang bisa kita jadikan salah satu masukan dan referensi untuk kita masukkan di dalam RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil DI Yogyakarta ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji, menyatakan, permasalahan distribusi buku masih menjadi persoalan tersendiri.

“Perlu adanya penjelasan tentang distribusi buku, terutama buku untuk pendidikan. Karena kita lihat, 5-6 tahun yang lalu, kita sulit mengatur penerbit yang datang ke sekolah-sekolah secara mandiri, dan rata-rata semakin jelek bukunya, rabatnya semakin tinggi. Ini jadi persoalan bagi kami,” katanya.

Ia menambahkan, memang distribusi buku sampai ke sekolah menjadi tugasnya Pemerintah Daerah, dan penerbit buku sudah dilarang untuk mendistribusikan buku ke satuan pendidikan dasar maupun menengah. Namun yang jadi persoalaan kemudian adalah jika buku diterbitkan oleh penerbit swasta kemudian yang distribusikan Pemerintah.

“Jika pada saatnya pelajar atau sekolah membeli sendiri bukunya, maka pendistribusiannya harus diperjelas, dan lebih detail lagi jika tidak didistribusikan oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Sementara sebelumnya, Kadis Pendidikan Kabupaten Bantul, Totok Sudarto menyatakan, masalah konten tak kalah penting diatur dalam RUU, khususnya buku pendidikan.

“Ada buku teks yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping buku teks, juga ada buku pengayaan, referensi, maupun buku pegangan. Apakah mungkin, walaupun buku ini mengatur buku secara umum, apakah mungkin disebutkan dalam RUU, dijelaskan secara detail soal jenis-jenis buku pendidikan,” sarannya.

Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), dan diikuti oleh Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). (sf), foto : sofyan efendi/parle/hr.