Komisi X DPR dan Mendiknas Sepakat UN Maret 2010

11-01-2010 / KOMISI X

Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Nasioanal (Mendiknas) Muhammad Nuh bersama menyepakati Ujian Nasional (UN) tetap digelar pada bulan Maret 2010 mendatang.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (F-PG) di gedung DPR, Jakarra, Senin (10/1)

Kesepakatan bersama ini dibuat, melalui pertimbangkan, bahwa UN merupakan salah satu alat evaluasi terhadap proses belajar mengajar (PBM) untuk pemetaan standar mutu pendidikan dan persyaratan bagi kelulusan peserta didik.

Namun meski menyepakati hal tersebut, Komisi X tetap memberikan cacatan kepada pemerintah yang dalam hal ini Mendiknas, agar UN bukan satu-satunya syarat untuk penentuan kelulusan, namun harus dilihat juga tiga aspek penentu lainyya seperti yang telah diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan.

Dalam rapat yang berlangsung cukup lama ini, muncul wacana supaya dalam penilaian kelulusan siswa memakai pembobotan. Keempat faktor penentu kelulusan siswa diminta tidak saling membatalkan kelulusan, tetapi dibobot dengan tidak menjadikan UN sebagai faktor penentu utama.

“Untuk itu, sikap DPR yang lebih jelas soal penyelenggaraan UN akan diputuskan dua minggu ke depan,”kata Rully.

Mengenai pembobotan, Komisi X menilai, hal itu sangatlah penting mengingat standar mutu suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia tidak sama, seiring dengan tidak meratanya dukungan infrastruktur atau sumber daya pendidikan yang ada.         

Menanggapi hal tersebut, Mendiknas Muhammad Nuh mengatakan, kenapa pihaknya tetap bertekad untuk menjalankan UN tahun ini dengan beberapa alasan.

Pertama, karena UN ini adalah amanat UU. Kalau tidak dijalankan berarti Kemendiknas disalahkan. Kedua, hingga saat ini, salinan putusan MA soal UN belum diterima Kemendiknas.

Untuk itu, tambahnya, jika merujuk kepada putusan dipengadilan tingkat pertama
dan banding, maka disana tak diputuskan bahwa UN dilarang, namun hanya diputuskan bahwa memperbaiki mutu guru dan peningkatan sarana atau infrastruktur pendidikan.

"Karena itu, UN tetap kami jalankan dengan memberi kesempatan untuk ujian ulang bagi yang tidak lulus,”tegas Muhammad Nuh

Dan jika ujian ulang tidak lulus, ujian paket juga tidak lulus, jelas Nuh maka itu sudah merupakan takdir. Ini metode terbaik untuk saat ini, ke depan akan kita lakukan evaluasi untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

Pihaknya mengharapkan agar pelaksanaan UN tak perlu dirisaukan, terutama terhadap perlaksanaan UN yang dipercepat dua pekan, yakni dilakukan pada bulan Maret 2010, karena pihaknya sudah meminta kepada daerah atau sekolah untuk menyiapkan siswa lebih baik.(nt)

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...
80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan
14-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh...
Komisi X Dorong Literasi Digital Masuk Kurikulum sebagai Pendidikan Karakter Anak
11-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pelarangan gim Roblox bagi anak-anak oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kembali membuka...