Komisi VIII Apresiasi Pemberdayaan Perempuan NTB

12-10-2015 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya mengapresiasi pemberdayaan kaum perempuan terutama ibu rumah tangga di Provinsi NTB. Hal itu diungkapkannya di sela-sela kunjungannya ke NTB, Kamis (8\10).

"Saya datang ke NTB ini sebenarnya untuk menjaring aspirasi terkait Panja Pendidikan Islam, namun karena masih ada waktu,tidak ada salahnya juga saya melihat bagaimana kondisi sosial perempuan di sini. Bidang itu juga masih di bawah mitra kerja kami,komisi delapan,"ungkap Hasbi,begitu ia biasa disapa.

Ditambahkannya, usaha pemberdayaan perempuan terutama ibu rumah tangga disini dilihatnya lewat kegiatan-kegiatan yang ikut menopang perekonomian keluarga,seperti pengerajin tenun,yang konon merupakan keterampilan warisan turun temurun masyarakat setempat.

Meski demikian, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga kecewa. Ia mendapat informasi dari beberapa tenaga pengerajin tenun, penghasilannya per bulan hanya berkisar 500-600 ribu rupiah. Padahal satu kain tenun asli NTB nilai jualnya cukup tinggi. Sementara seorang penenun dalam satu bulannya mampu menghasilkan kain minimal sebanyak 2-3 buah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi NTB khususnya dinas sosial dan kementerian pemberdayaan perempuan serta instansi terkait lainnya lebih memperhatikan hal ini dan meningkatkan penghasilan para pengrajin tenun. Hal itu semata untuk melestarika ketrampilan tenun sebagai budaya bangsa.

"Kalau penghasilan mereka terus rendah, bukan tidak mungkin mereka akan beralih profesi dan akhirnya tidak ada lagi yang bisa mewarisi budaya tenun asli Indonesia,"paparnya. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Panja Revisi UU Haji DPR Dengarkan Pertimbangan DPD Guna Pengayaan Substansi
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VIII menggelar rapat untuk mendengarkan pertimbangan dari Dewan...
Dorong Percepatan RUU Haji dan Umrah untuk Tingkatkan Pelayanan Jemaah
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah saat ini menjadi prioritas DPR RI untuk segera dirampungkan. Hal...
Achmad Soroti Pentingnya Zona Strategis Armuzna untuk Kelancaran Haji 2026
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menegaskan pentingnya pembayaran segera mungkin yang dilakukan oleh BPKH guna pengamanan...
Negara Wajib Lindungi Jemaah Haji dan Umrah Mandiri
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap jemaah...