Komisi II Inginkan Pilkada Berlangsung Aman dan Demokratis
Dalam rangka evaluasi dan proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Wakil Ketua Komisi II Rambe kamarul Zaman, mengatakan Pilkada harus terlaksana secara aman dan demokratis.
"Bagi Komisi II Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 harus berjalan aman, tertib dan demokratis," kata Rambe, di Kantor Gubernur Sumut, (29/9/2015).
Menurutnya, ukuran demokratis yang dirumuskan ada 3, diantaranya tahapan-tahapan pilkada sebagaimana aturan yang sudah dirumuskan bisa diselenggarakan secara konsisten. Tahapan itu misalnya sampai pada tahapan terakhir dari DPS hingga DPT harus clear.
"Jangan sampai lebih banyak yang memilih daripada DPT. Ini pilkada serentak harus dicek betul," kata Rambe. Misalnya orang yang memilih di Kota Binjai adalah orang yang tinggal dan memiliki KTP di Binjai.
Selain itu, aturannya PNS ataupun SKPD tidak boleh ikut campur pelaksanaan kampanye Pilkada. "Kita menginginkan Pilkada lebih baik dari pada yang lalu-lalu" tegasnya.
Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjelaskan dari 33 Kabupaten/kota, 23 diantaranya akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015.
Dari 23 kabupaten/kota tersebut, terbagi atas dua kelompok, kelompok pertama 14 kabupaten/kota yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatan sebelum masa Pilkada dimulai, sedangkan 9 lainnya akan habis masa jabatan setelah Pilkada.
"Jumlah peserta pemilih adalah 6.807.340 orang. Ada 61 pasangan calon berasal dari partai politik, dan 14 pasangan calon dari perseorangan," paparnya.
Selain itu, kemungkinan potensi konflik yang akan terjadi pada Pilkada ini, yaitu pada tahap pemutahiran data, black campain, money politik, dan yang paling penting pada tahap pemungutan suara. Selain itu, ketidaknetralan PNS dan masalah seperti pembiayaan oleh kabupaten/kota kepada penyelenggara Pilkada karena masih menunggu proses APBD.
"Kita berharap Pilkada ini bisa sukses dan diharapkan partisipasi masyarakat bisa di atas 70 persen" tuturnya. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.
