Anggaran Kementerian Pariwisata di tahun 2016 dipastikan meningkat menjadi Rp 5,6 triliun, dari semula pada tahun 2015 hanya Rp 2,6 triliun. Kenaikan anggaran yang cukup signifikan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestic maupun mancanegara.

Demikian diharapkan Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, di sela-sela rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (16/09/15).

“Anggaran 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini adalah suatu prestasi. Karena kita ingin cita-cita besar, tetapi kalau tidak didukung anggaran yang tinggi, ya seperti kekurangan tenaga. Namun anggaran harus di alokasikan dengan tepat,” ingat Sutan.

Sutan menilai, Kemenpar masih berkutat dengan pemasaran dan promosi pariwisata. Padahal, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) juga memiliki peranan penting dalam mengelola sektor pariwisata.

“Kita membutuhkan SDM daripada daerah destinasi pariwisata, yang mempunyai keahlian dalam menyambut datangnya wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Sehingga wisatawan menjadi betah,” analis Sutan.

Politikus asal dapil Jambi ini menilai, saat ini sektor pariwisata masih banyak kekurangan SDM yang ahli dalam kepariwisataan. Untuk itu, ia meminta anggaran Kemenpar yang sangat besar ini, bukan hanya untuk pemasaran semata, tetapi juga peningkatan SDM.

“Agar tercipta pariwisata yang berkelanjutan, tidak terlepas dari SDM yang kuat. Agar nanti pariwisata tidak hanya sebatas promosi atau pemasaran saja. Selain tentunya ditunjang oleh optimalisasi infrastruktur,” kata Sutan.

Sutan menduga, tidak meratanya penyebaran pariwisata di Indonesia disebabkan oleh dukungan infrastruktur yang belum mendapat perlakuan adil, sehingga potensi pariwisatanya tidak terekspose.

“Jika infrastruktur di tingkatkan, masyarakat mengerti tentang potensi pariwisata, saya rasa kondisi apapun yang terjadi, walaupu di tengah kondisi ekonomi tak menentu ini, pariwisata tetap menjadi aset yang luar biasa,” yakin politikus F-Gerindra ini.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Utut Adianto melihat, program kerja Kemenpar masih terlalu sederhana. Ia menilai, untuk mendatangkan wisatawan, justru yang digenjot adalah promosinya.

“Kita menghargai Pemerintah yang memberikan anggaran terbesar sepanjang sejarah. Itu kan harapannya untuk mendatangkan devisa. Tapi mendatangkan devisa bukan hanya melalui iklan, kalau bisa juga menggerakan ekonomi dalam negeri,” kata politikus F-PDI Perjuangan itu.

Utut menilai, kebijakan bebas visa memang dapat menairik minat wisatawan mancanegara. Namun juga perlu diwaspadai, nanti yang datang bukan hanya wisatawan, tapi sekelompok orang yang ingin berbuat negatif di Indonesia.

“Untuk kebijakan bebas visa, saya mendukung, walau ada minusnya. Dikhawatirkan yang datang bukan hanya wisatawan, tapi juga bandar-bandar gak benar. Idealnya untuk mencapai target itu butuh waktu. Kita butuh SDM juga, dan alokasi anggaran juga harus tepat,” saran politikus asal dapil Jawa Tengah itu. (sf)