Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari memastikan pihaknya akan segera membentuk Pantia Kerja (Perfilman). Diharapkan, dengan panja ini, dapat menyelesaikian berbagai permasalahan di industri perfilman.

“Aspirasi mengenai perfilman ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk Panja Perfilman,” kata Kharis, usai menerima aspirasi dari Badan Perfilman Nasional dan Insan Perfilman Nasional, di Gedung Nusantara I, Senin (7/09/15).

Terkait kurang diminatinya film nasional oleh masyarakat, Kharis menilai karena kurangnya komunikasi dan promosi dari produsen film. Tak dipungkiri, hukum pasar sangat berpengaruh terhadap perkembangan film Indonesia.

“Soal ini, berlaku hukum pasar. Jika film itu bagus, maka akan disukai pasar. Mungkin film kita kurang diminati karena kurangnya promosi, sehingga masyarakat luas kurang mengetahui bagusnya film itu. Jika masyarakat sudah terpapar promosinya, kemudian banyak penonton yang menonton,” analisa Kharis.

Politikus F-PKS ini menilai, semua kualitas film Hollywood sebenarnya tidak selalu baik. Namun karena ada brand (merek) besar Hollywood, yang selalu membuat masyarakat antusias untuk menontonnya. Walaupun kadang, ada penonton yang kecewa setelah menonton.

“Perlu adanya komunikasi di insan perfilman, bahwa film produksinya perlu dan penting untuk ditonton. Sehingga ketika penonton itu puas menonton, akan menjadi multiplier effect kepada calon penonton lain,” imbuh Kharis.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini juga melihat, dukungan Pemerintah terhadap industry perfilman masih sangat minim. Padahal, dengan adanya industry film ini turut membangkitkan ekonomi kreatif dan menyerap ribuan tenaga kerja.

“Sekolah perfilman masih sangat minim. Mereka (insan perfilman, RED) lahir dari lapangan. Perhatian Pemerintah untuk menghadirkan sekolah perfilman, perlu kita tumbuhkembangkan di seluruh Indonesia,” imbuh politikus yang baru sepekan dilantik menjadi Wakil Ketua di Komisi X itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Venna Melinda menilai, permasalahan paling krusial dari dunia perfilman adalah belum adanya Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

“Sudah enam tahun semenjak UU ini disahkan, kita tidak memiliki PP-nya. Kita harus pahami, di UU ini hanya ada pakemnya saja, kalau bicara teknis, ada di PP,” tegas Venna.

Politikus F-PD ini menegaskan,Pemerintah perlu menumbuhkan pentingnya kehadiran film bagi Indonesia. Sehingga, perlu adanya Direktorat Jenderal khusus untuk menangani hal ini.

“Masalah perfilman ini adalah jati diri bangsa. Sehingga, perlu ada Dirjen khusus yang menangani perfilman. Sehingga akan lebih fokus,” saran Venna.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur ini meminta Komisi X untuk mendorong Pemerintah agar lebih fokus pada industri perfilman. Salah satu hal yang dapat dilakukan Pemerintah adalah segera melahirkan PP. Venna juga mengapresiasi terkait rencana dibentuknya Panja Perfilman. (sf,skr), foto : jaka nugraha/parle/hr.