Memalukan, Pemerintah Tak Mampu Bangun Gudang Penyimpanan BBM

28-07-2015 / KOMISI VI

International Energy Agency (IEA) mensyaratkan kepada semua negara yang menjadi anggotanya untuk membangun gudang penyimpanan cadangan BBM hingga 90 hari. Ini untuk mengantisipasi bahaya bencana alam dan perang yang tiba-tiba mungkin terjadi. Namun pemerintah hanya mampu membangun gudang untuk menyimpan BBM selama 30 hari.

 

Alasan keterbatasan anggaran menjadi hambatan mendasar. Pertamina sendiri sebagai BUMN yang ditugasi untuk itu, hanya sanggup menambah kapasitas pembangunan gudang untuk 30 hari lagi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) mengemukakan, sangat memalukan bila pemerintah belum mampu membangun gudang yang memuat cadangan minyak hingga 90 hari.

 

Gudang penyimpanan itu sangat penting untuk mengantisipasi kelangkaan minyak ketika bencana alam dan perang tiba-tiba mengancam kehidupan. “Presiden dapat mengeluarkan Perpres untuk meningkatkan cadangan BBM 90 hari. Dengan Perpres tersebut diharapkan bisa menjamin kebijakan pemenuhan BBM 90 hari melalui penguatan kelembagaan yang saat ini telah mengalami penurunan sinergitas,” kata Heri, saat dihubungi Selasa (28/7).

 

Lewat Perpers itu, lanjut Anggota F-Gerindra DPR ini, pengadaan gudang cadangan BBM hingga 90 hari bisa memastikan ada cadangan BBM di saat krisis. “Uang tidak boleh menjadi alasan. Menteri-menteri terkait termasuk BUMN Pertamina harus bekerja keras. Kalau tidak mampu, maka presiden harus berani evaluasi. Kalau harus diganti, ya diganti,” tandas Heri.

 

Sulitnya membangun gudang penyimpanan BBM untuk 90 hari itu, lanjut Heri, merupakan bukti nyata bahwa kabinet kerja saat ini tidak mampu untuk keluar dari ketergantungan pada pasokan minyak impor. Mengacu pada laporan IEA, Indonesia menjadi negara importir terbesar kedua di tingkat regional. “Gap antara produksi dan konsumsi kian melebar. Tahun 2015 saja, konsumsi sudah mencapai 1,5 juta barel per harisedangkan realisasi lifting hanya berkisar 700 ribu barel per hari,” ungkap Heri.

 

Untuk itu, pemerintah diimbau Heri harus sungguh-sungguh menyediakan infrastruktur, seperti perbaikan dan pembangunan kilang-kilang yang selama ini menjadi tantangan utama Indonesia, termasuk dalam mencapai bauran energi yang selama ini hanya lips service. (mh) Foto: Jaka/parle/od

 

BERITA TERKAIT
Komisi VI Dorong Himbara Bangun Ekonomi dari Bawah
22-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rinimenekankan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam membangun...
Penghapusan Tantiem Jangan Sampai Pengaruhi Kinerja BUMN
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penghapusan tantiem di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) disambut baik oleh Anggota Komisi VI DPR RI Ismail....
Mufti Anam Dorong Perbankan Dukung Pembiayaan UMKM Mitra Program MBG
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta perbankan nasional lebih serius mendukung keberhasilan program...
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...