Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menemukan masih adanya persoalan implementasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Politisi yang juga Anggota Panja BOPTN ini melihat masih adanya ketidakadilan besaran BOPTN yang diberikan kepada PTN.

“Dalam penerapan BOPTN ini, kami melihat permasalahan di daerah itu belum adanya keadilan. Kenapa belum berkeadilan? Karena PTN yng sudah mapan dan besar, justru BOPTN-nya terus menerus ditambah,” tegas Sutan, saat RDPU dengan beberapa rektor universitas negeri, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Kamis (2/07/15).

Politisi F-Gerindra ini menilai, kurang tepatnya indikator dalam menentukan besaran BOPTN antara PTN yang berskala besar dan kecil. Pasalnya, besaran BOPTN ditentukan salah satunya oleh kerjasama dengan industri dan hasil penelitian. Padahal, belum tentu setiap daerah terdapat industri.

“Misalnya di Pulau Jawa, PTN bisa bekerjasama dengan BUMN ataupun industri. Kalau di daerah luar Jawa, kan tidak banyak industri yang bisa diajak kerjasama. Oleh karena itu, ini harus dibuat mekanisme baru, dimana yang perlu dilihat dari PTN itu adalah jumlah mahasiswanya atau program studinya,” imbuh Politisi yang akrab dipanggil SAH ini.

Sutan menambahkan, adanya pematokan besaran BOPTN diambil dari hasil penelitian ataupun kerjasama dengan industry itu cukup merugikan PTN dan mahasiswa. Pasalnya, PTN yang baru dan berada di daerah, belum tentu ada industri di daerah tersebut. Sehingga tidak dapat melakukan kerjasama, PTN tidak mendapat credit point, yang berimbas kepada biaya operasional yang menjadi mahal.

“Setelah kami melakukan evaluasi terhadap implementasi BOPTN ini, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kami. Inilah yang harus kita sempurnakan dan salah satu tujuan Panja adalah untuk bisa mengakomodir kepentingan universitas, apalagi menyangkut penelitian dan kerjasama dengan industri,” tambah Politisi asal Dapil Jambi ini.

Sementara Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengakui, memang masih ada perbedaan besaran BOPTN yang diterima PTN berskala besar dengan yang kecil. Hal itu ditentukan oleh ketercapaian standar nasional, indeks kemahalan, dan mutu PTN.

“Misal, PTN yang besar seperti Universitas Indonesia, Jurusan Teknik Mesin biaya prodinya katakanlah Rp 11 juta. Kenapa Teknik Mesin UI itu mahal, karena secara kualitas sangat baik, lulusannya juga sangat bagus. Ini yang membedakan teknik industri di daerah, misal Universitas Bengkulu, yang biaya prodinya misal 2 juta. Itu yang menentukan indeks kemahalan,” jelas Politisi F-PPP ini.

Namun Reni memastikan, bukan berarti universtitas baru dan skala kecil mendapatkan BOPTN kecil. Karena ada pengecualian tersendiri untuk PTN yang baru dinegerikan, yakni adanya BOPTN untuk pengembangan.

“Dan PTN yang masih kecil, kita dorong untuk semakin besar. Jadi, adil itu tidak mesti sama rata,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Sebelumnya, Direktur Politeknik Negeri Malang, Tundung Subali Patma mengatakan, sebetulnya tidak permasalahan implementasi BOPTN. Ia juga mengklaim, mekanisme BOPTN yang dilaksanakan di di PTN-nya sudah on the track.

“Memang ada usulan, perlu penyesuaian dasar dalam menentukan besaran BOPTN. Menurut kami yang paling tepat itu adalah jumlah mahasiswa, bukan kerjasama penelitian dengan industri. Itu lebih fair,” nilai Tundung. (sf)