Resuffhle Kabinet PR Presiden, Jangan Diambil Alih

01-07-2015 / KOMISI XI

Anggota DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, penggantian menteri (resuffhle) itu adalah pekerjaan rumah (PR) Presiden. Posisi kita hanya memberi saran sehingga jangan sampai PR Presiden diambil alih. “Kita hanya memberikan saran,  untuk menghadapi kondisi seperti itu memerlukan figur ini  Setelah itu silahkan Presiden buat keputusan,” kata Hendrawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR, Rabu (1/7).

Beberapa hari terakhir, wacana reshuffle kembali menghangat setelah 6 bulan Kabinet kerja menjalankan tugasnya menyusul tidak tercapainya target-target pembangunan.  Wacana itu semakin kencang menyusul adanya menteri kabinet kerja yang menjelekkan Presiden Jokowi.

Menurut Hendrawan, masalahnya di Indonesia, jabatan menteri begitu sakral sehingga kalau ada pergantian pejabat seperti ada gempa bumi politik. Padahal itu wajar-wajar, seperti di AS menteri pertahanan digeser Menlu, Menlunya digeser,  itu hal biasa.

Kalaupun nanti Presiden mengganti Menteri bukan dari KIH tetapi dari KMP, dalam pandangan Politisi PDI Perjuangan ini juga wajar, agar Kabinet dapat dukungan lebih besar di parlemen. Bahkan dia mengusulkan lebih dahsyat lagi, dengan membedakan syarat perlu dan cukup.

Kalau syarat perlu (necessary condition, yang penting integritasnya, kompetensi dan leadershipnya. Kalau syarat cukup (substitution condition), bagaimana dukungan politik, jaringan tokoh yang bersangkutan.

“ Jadi jangan di lihat partai atau golongannya, tetapi syarat perlu itu. Memilki passion untuk melaksanakan tugas,” . Ditanya siapa kader KMP yang dipilih Presiden menjadi menteri, Hendrawan mengatakan Presiden tahu siapa orang yang layak, masuk radar. Yang penting syarat perlunya itu dulu,” kilahnya.

Pers mempertanyakan mengapa Mendagri Tjahyo Kumolo  yang mengungkap adanya menteri yang menjelekkan Presiden, Hendrawan mengatakan, Tjahyo sangat alergik. Bagaimana kontribusi mantan Sekjen PDIP di partai, maka begitu terjadi penyimpangan orang-orang yang tidak tegak lurus dengan pimpinannya  lalu bereaksi keras.

“Hal itu wajar sebab kader-kader PDIP sangat menghormati loyalitas. Maka begitu ada deviasi atau penyimpangan orang tidak loyal dan mengata-katain yang tidak pasti, bukan hanya Tjahyo maka segenap kader PDIP akan memberikan penilaian,” pungkas Hendrawan.(mp)/foto:jaka/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi RAPBN 2026
22-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar pada Jumat...
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...