Eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap TKW asal Indonesia, Siti Zaenab tanpa sepengetahuan keluarga dan pemerintah Indonesia, serta terkuaknya tabir prostitusi online dari penyusuran kasus pembunuhan seorang wanita di tempat kos nya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto menjadi bukti pemerintah Alpa dalam penanganan berbagai persoalan perempuan dan anak Indonesia.

“Semua kasus itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hadir di berbagai persoalan perempuan. Padahal kita memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) tidak mengetahui secara utuh Kondisi persoalan-persoalan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Mestinya ada gambaran konkrit, bagaimana kondisi empirisnya , ini lho datanya yang betul-betul tersedia. Jangan hanya menyampaikan “datanya ada-datanya ada” tetapi ternyata hanya prosentase. Dan tidak ada action,”papar Politisi dari Dapil Jawa Timur IX ini.

Kasus perempuan dan anak dari tahun ke tahun menurut pria yang biasa disapa Kus ini, bukannya semakin sedikit, malah seperti gunung es yang tinggal menunggu mencairnya. Kus mengatakan bahwa sejalan dengan perubahan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semula hanya sebagai kementerian negara, maka ia berharap Kementerian itu mampu membuat sebuah grand design secara matang, baru kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah.

“Setelah Kementerian PP & PA membentuk grand design program-programnya, langsung action dan  dikoordinasikan dengan berbagai Kementerian dan Lembaga atau institusi terkait misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan Polri. Selesai itu tidak apa-apa Bu Menteri mau keliling setiap hari. Tapi tentu jangan sampai hanya keliling-keliling saja sementara hal-hal yang esensi  ini tidak dikerjakan. Saya khawatir kalau banyak blusukan seperti ini nanti jadi keblusuk,”tegas Kus usai Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kamis (16/4). (Ayu)/foto:andri/parle/iw.