Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam mengharapkan, ujian nasional (UN) tingkat SMA yang digelar Senin (13/4) hingga  Rabu (15/4) akan menjadi ujian kejujuran. Pasalnya UN kali ini tidak seketat UN sebelumnya dengan mengerahkan pengawas dari kepolisian bahkan suasananya seperti perang saja.  Juga pengawas dari perguruan tinggi tidak lagi masuk ke sekolah, hanya membantu masalah administrasi soal dan penilaian.

“ Pengawasan UN dipercayakan kepada guru dan diatur secara silang. Dan yang lebih penting, tidak ada lagi target-targetan. Mematok target kelulusan sudah bukan jamannya lagi,” ujar Ridwan saat diminta komentarnya usia  memimpin Tim Kunker Spesifik ke Propinsi Bali, belum lama ini.

Komisi X DPR mengirim tiga tim pemantau UN tingkat SMA 2015 ke tiga Propinsi. Tim ke Bali diberi tugas memantau pra UN atau persiapan sebelum UN. Sedangkan dua tim ke Sumbar dan Maluku melakukan pemantauan pelaksaan UN atau pada hari Senin sampai Rabu (13-15/4).

Menurut politisi Golkar dari Dapil Malang Raya ini,  target kelulusan menjadi beban sekolah dan anak-anak. Kalau dulu, jika target kelulusan tercapai, maka kepala dinas dijanjikan kenaikan jabatan. Begitu pula Bupati atau Walikota akan dipromosikan jabatan yang lebih tinggi.

“ Target-target seperti tidak ada gunanya lagi, yang akan terjadi kecurangan-kecurangan,” tegas Ridwan Hisyam. Kesan yang sama disampaikan anggota Tim Kunker Spesifik Komisi X Sofyan Tan bahwa SMA 5 dan SMK 2 Denpasar tidak lagi minta bantuan polisi untuk melakukan pengawasan UN. Selain itu tidak terjadi kecurangan seperti bocornya soal-soal UN serta jual beli soal. Meski demikian dia  berharap sekolah-sekolah tetap memperhatikan kualitas termasuk persiapan memasuki perguruan tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tia Kusumawardani mengatakan, pengawasan UN kali ini tidak melibatkan perguruan tinggi, hanya masing-masing sekolah di Satuan pendidikan. “ Peran Perguruan Tinggi hanya melakukan pemindaian hasil UN,” tambahnya. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.